TENGGARONG – Masalah pembiayaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menjadi perhatian di banyak daerah, tak terkecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di tengah dorongan efisiensi lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Kukar terus mematangkan rencana pembiayaan PSU agar tetap sesuai aturan tanpa membebani keuangan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa usulan kebutuhan anggaran PSU mencapai angka Rp 72 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding Belanja Tak Terduga (BTT) dalam APBD Kukar tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 40 miliar.
Selisih yang mencolok tersebut memaksa Pemkab Kukar untuk memutar otak mencari solusi alternatif, demi memastikan pelaksanaan PSU tetap berjalan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menyikapi hal ini, Pemkab telah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama 17 daerah lain yang juga dijadwalkan menggelar PSU.
Dalam rapat koordinasi yang digelar, Kemendagri memberikan rekomendasi agar daerah memanfaatkan dana dari BTT sebagai sumber utama pendanaan PSU. Jika masih kurang, daerah bisa menutupinya dari pos efisiensi anggaran internal masing-masing.
“Kami berencana mengikuti arahan Kemendagri, yaitu menggunakan anggaran dari efisiensi anggaran,” ujar Sunggono, Jumat (7/3/2025).
Namun hingga saat ini, Sunggono memastikan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan mendalam. Tujuannya jelas: agar pembiayaan PSU tidak mengganggu stabilitas fiskal Kukar sepanjang tahun anggaran 2025.
“Kami harus berhati-hati. Kalau seluruh dana BTT digunakan, nantinya bisa berisiko saat ada kejadian tak terduga di sisa tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, opsi efisiensi anggaran juga menjadi pertimbangan utama,” tandasnya. (Adv)
