TENGGARONG – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 19 April 2025, sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dihadapkan pada bencana banjir. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk mengintensifkan koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan PSU tetap berjalan lancar.
Pemkab Kukar terus memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri, hingga camat dan lurah dari 20 kecamatan. Fokus utama koordinasi ini adalah melakukan pemetaan wilayah terdampak banjir dan menyiapkan skenario distribusi logistik ke daerah-daerah yang rawan akses.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, menegaskan bahwa kondisi darurat ini memerlukan respons cepat dan komunikasi yang terstruktur di seluruh wilayah terdampak. “Kita tidak bisa memprediksi cuaca, jadi yang bisa kita lakukan adalah antisipasi dan komunikasi yang terstruktur,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).
Sejumlah kecamatan terpantau mengalami genangan parah, seperti Tabang, Kota Bangun Darat, dan Kembang Janggut. Rinda menegaskan pentingnya menyiapkan jalur alternatif distribusi jika jalur utama terganggu. Diskominfo dan BPBD juga dilibatkan untuk mendukung suplai informasi dan bantuan teknis di lapangan.
Selain fokus pada kesiapan logistik, Pemkab Kukar juga mengupayakan agar semangat partisipasi pemilih tetap terjaga. Rinda menginstruksikan kepada pemerintah kecamatan untuk segera mengirim surat edaran ke seluruh desa, mengajak warga aktif mengikuti PSU.
“Banjir memang tantangan, tapi jangan sampai menghambat hak konstitusional warga. Kita pastikan mereka tahu jadwal dan lokasi pencoblosan, agar angka partisipasi tetap tinggi,” pungkasnya. (Adv)
