TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin meninjau langsung penerapan program layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP di RSUD Aji Muhammad (AM) Parikesit. Kunjungan ini memastikan layanan tersebut telah berjalan optimal.
Dalam peninjauan, Aul-Rendi melihat proses pendaftaran pasien rawat jalan yang cukup menunjukkan KTP Kukar. Mereka juga menyempatkan diri mengunjungi dua pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dilayani tanpa syarat tambahan.
“Tadi berobat cuman pakai KTP ya, enggak diminta apa-apa lagi kan, sudah mudah kan?” tanya Aulia kepada orang tua pasien balita, yang dijawab dengan anggukan setuju.
Realisasi program ini menjadi bukti bahwa salah satu janji Kukar Idaman Terbaik telah dirasakan manfaatnya oleh warga. Aul-Rendi menepati komitmen untuk langsung bekerja tanpa menunggu program 100 hari kerja.
Aulia menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari peninjauan sebelumnya di Puskesmas Kembang Janggut dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) lainnya. “Hari ini di RSUD AM Parikesit kita lihat di layanan rawat jalan dan IGD itu sudah berlaku,” ujarnya saat mengunjungi RSUD AM Parikesit pada Senin (7/7/2025).
Hasil kunjungan menegaskan tidak ada syarat tambahan untuk mengakses layanan kesehatan ini, kecuali menunjukkan KTP asli warga Kukar. “Jangan sampai nanti banyak yang mengaku diminta ini-itu, padahal KTP-nya bukan orang Kukar,” tegasnya.
Direktur RSUD AM Parikesit, Martina Yulianti, memastikan layanan sudah berlaku penuh. “Tidak ada lagi syarat seperti fotokopi KTP, KK, atau formulir tambahan. Cukup tunjukkan KTP asli, langsung dilayani,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan tidak semua keluhan harus ditangani di rumah sakit. Ada sekitar 144 diagnosa non-gawat darurat yang cukup ditangani di FKTP. “Kalau semua pasien datang ke IGD, yang benar-benar darurat justru tidak dapat tempat,” ujarnya.
Martina menegaskan rumah sakit hanya berperan melayani pasien, sementara pembiayaan tetap melalui BPJS Kesehatan sesuai regulasi nasional. “Program ini sejalan dengan kebijakan negara dan transformasi layanan kesehatan,” tutupnya.
(Adv)
