TENGGARONG – Pemerintah Desa Loa Duri Ulu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026 serta menjaring daftar usulan program tahun anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa ini dihadiri unsur masyarakat, lembaga desa, dan perwakilan perusahaan sekitar.
Kepala Desa Loa Duri Ulu, Muhammad Arsyad, menyampaikan bahwa forum ini merupakan kelanjutan dari musyawarah tingkat RT dan dusun. Hasil Musyawarah Dusun (Musdus) dikompilasi untuk menentukan skala prioritas pembangunan desa.
“Usulan-usulan yang dibawa dalam Musrenbang hari ini mayoritas berasal dari masyarakat melalui RT dan RW. Di antaranya terkait pembangunan fisik seperti rehabilitasi jalan, permintaan pelatihan, serta dukungan untuk kelompok-kelompok masyarakat,” jelas Arsyad, Rabu (16/7/2025).
Ia menambahkan, kelompok tani mengeluhkan kelangkaan pupuk dan berharap pemerintah desa dapat mencarikan solusi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sementara itu, kelompok peternakan mengusulkan adanya pelatihan keterampilan bagi pemuda desa untuk meningkatkan kapasitas di bidang peternakan dan kewirausahaan.
Dalam penyusunan program, pemerintah desa tetap mempertahankan sejumlah kegiatan rutin yang terbukti bermanfaat bagi warga, seperti pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu, bantuan bagi penyandang disabilitas, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta perbaikan rumah tidak layak huni.
Usulan strategis yang menjadi sorotan pada Musrenbang kali ini adalah perbaikan jalan di Dusun Masaping, RT 11, tepatnya di depan jembatan Loa Hau. Mengingat biaya yang besar, pemerintah desa mengajukan rencana ini ke pemerintah kabupaten melalui APBD Kukar.
“Anggaran desa sangat terbatas. Maka untuk usulan besar seperti jalan utama itu, kami ajukan ke kabupaten. Mudah-mudahan tahun 2027 bisa terwujud karena akses jalan sangat vital bagi aktivitas warga,” ungkap Arsyad.
Musrenbang Desa kali ini turut melibatkan perwakilan RT/RW, kepala dusun, tokoh agama, tokoh pendidikan, Karang Taruna, PKK, lembaga adat, gabungan kelompok tani, hingga mitra perusahaan.
Dengan pelibatan seluruh elemen, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Adv)
