URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) didorong tidak hanya mengawasi kebijakan pemerintah, tetapi juga menawarkan solusi atas persoalan pembangunan daerah.
Peran tersebut dinilai penting agar kritik yang disampaikan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Muhammad Taufik Hidayat, menyampaikan hal itu saat menghadiri pelantikan pengurus IKA PMII Kukar periode 2026–2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/26).
Menurut Taufik, tradisi kritis yang melekat pada PMII perlu dipertahankan oleh para alumninya.
Namun, sikap tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian kritik, melainkan disertai saran dan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Yang jelas, pengurusan PMII ke depan punya nilai strategis berkaitan dengan sejarah mereka. Mereka ini orang-orang yang kritis. Jadi, dengan kekritisan ini jangan sampai hilang,” kata Taufik.
Taufik menilai, keterlibatan organisasi alumni dalam mengawal pembangunan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.
Masukan dari berbagai elemen masyarakat diperlukan agar program pemerintah berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan warga.
Karena itu, IKA PMII Kukar diharapkan mampu menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah. Hubungan tersebut bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan, melainkan membangun komunikasi yang memungkinkan kritik diterjemahkan menjadi rekomendasi perbaikan.
“Dalam rangka membangun secara konstruktif, saran dan masukan itu memang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Taufik juga berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi serta membangun kemitraan dengan Pemkab Kukar. Kolaborasi tersebut diharapkan ikut mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua IKA PMII Kukar, Al Hifni, menegaskan organisasinya tetap akan menjalankan fungsi kontrol terhadap pembangunan daerah.
Salah satu perhatian yang disorot adalah kondisi fiskal Kukar yang turut memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Al Hifni mengatakan, sebelum pelantikan, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dan menyusun sikap terkait kondisi daerah. Organisasi tersebut ingin ikut memikirkan solusi agar kondisi fiskal Kukar kembali memberikan ruang yang lebih leluasa bagi pelaksanaan pembangunan.
“Kita akan terus kritis memantau proses pembangunan di Kutai Kartanegara agar pembangunan itu bisa termanfaatkan dengan baik dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat,” kata Al Hifni.
Ia menegaskan, fungsi kontrol yang dijalankan organisasi tidak semata-mata bertujuan mengkritik pemerintah.
IKA PMII Kukar juga ingin menghadirkan gagasan dan solusi atas hambatan yang ditemukan dalam proses pembangunan.
Sebagai organisasi alumni, IKA PMII Kukar memiliki anggota yang tersebar di berbagai bidang dan profesi. Al Hifni menilai potensi tersebut dapat menjadi modal untuk memperluas kontribusi organisasi dalam membantu menyelesaikan persoalan daerah.
“Kita sebagai organisasi kemahasiswaan yang sudah menjadi alumni, di samping kritis, bentuknya transformatif. Artinya, kritis yang mentransformasi kebaikan, memberikan solusi terhadap hambatan dan ketidaklancaran,” ujarnya.
Al Hifni menambahkan, IKA PMII Kukar siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung program Kukar Idaman Terbaik.
Meski demikian, dukungan terhadap program pemerintah tetap berjalan beriringan dengan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 60 pengurus harian IKA PMII Kukar resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2031.
Jumlah itu belum termasuk anggota Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan. Seluruh pengurus yang dilantik berasal dari Kukar. (Adv)
