URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pendamping untuk setiap Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan program RT-KU Terbaik.
Setiap RT diminta mengusulkan tiga calon untuk diseleksi menjadi satu pendamping dengan paket honorarium Rp3 juta.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan pendamping tersebut akan membantu pengelolaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan di lingkungan RT.
Skema ini disiapkan untuk memperkuat pelaksanaan RT-KU Terbaik melalui pendampingan langsung di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Sebelumnya, pendampingan program juga melibatkan pendekar di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.
Dalam mekanisme perekrutan, setiap RT diminta mengajukan tiga nama calon pendamping.
Selanjutnya, pendekar di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan akan menyeleksi ketiga calon tersebut untuk menentukan satu orang yang bertugas di masing-masing RT.
Pengajuan nama calon pendamping dijadwalkan hingga 25 Oktober 2026.
Pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan, termasuk batas usia minimal dan domisili calon.
Calon pendamping harus berusia minimal 19 tahun.
Warga yang berdomisili di RT yang akan didampingi juga menjadi prioritas dalam proses seleksi.
Arianto menjelaskan, mekanisme tersebut diharapkan menghasilkan pendamping yang memahami kondisi wilayah sekaligus mampu membantu pengurus RT menjalankan tahapan program.
“Misalnya nanti sampai tanggal 25 Oktober itu RT mengajukan tiga orang nama untuk diseleksi nanti pendekar desa, kelurahan, dan kecamatan memilih satu orang pendamping di tiap RT masing-masing,” jelas Arianto.
Pendamping RT-KU Terbaik akan bekerja dengan skema ad hoc atau berdasarkan kebutuhan selama rangkaian program berlangsung.
Mereka bukan tenaga yang menerima gaji bulanan secara rutin.
Arianto mengatakan, masa kerja pendamping mengikuti tahapan pendampingan yang harus diselesaikan.
Tugas mereka mencakup penyusunan perencanaan, pendampingan pelaksanaan kegiatan, hingga penyelesaian pertanggungjawaban.
Dengan skema tersebut, honorarium diberikan sebagai paket untuk keseluruhan proses kerja, bukan pembayaran bulanan tetap.
“Jadi yang di tingkat RT nanti sifatnya ad hoc, jadi kerjanya itu bukan per bulan, tapi nanti dia akan mendampingi proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban,” kata Arianto.
Untuk mendukung tugas tersebut, setiap pendamping akan menerima paket honorarium Rp3 juta yang bersumber dari anggaran program RT-KU Terbaik.
“Jadi nanti kita berikan paket Rp3 juta untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,” tutup Arianto.
Pemkab Kukar menargetkan pendamping yang telah terbentuk mulai bekerja pada Oktober hingga Desember 2026.
Pelaksanaan tugas disesuaikan dengan tahapan program dan kebutuhan masing-masing RT.
Kehadiran pendamping diharapkan membantu pengurus RT menangani aspek administrasi, menjalankan kegiatan sesuai perencanaan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program RT-KU Terbaik dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dengan adanya bantuan di tingkat RT, proses perencanaan hingga pelaporan kegiatan diharapkan berjalan lebih tertib.
Skema kerja berbasis tahapan juga membuat tugas pendamping berakhir setelah rangkaian pendampingan yang menjadi tanggung jawabnya selesai. (Adv)
