TENGGARONG – Demi memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, Pemerintah Kecamatan Tenggarong resmi menerapkan kebijakan penghematan perjalanan dinas pada tahun 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan efisiensi di seluruh instansi pemerintahan.
Camat Tenggarong, Sukono, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar pemangkasan anggaran, tetapi juga bagian dari strategi untuk mengalokasikan dana lebih optimal ke program-program prioritas yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pada tahap awal, kami mengevaluasi dan menyesuaikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di internal. Tahap selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut terkait pelaksanaan teknisnya,” kata Sukono pada Rabu (5/3/2025).
Dalam surat edaran yang diterima Kecamatan Tenggarong, efisiensi ini lebih banyak diarahkan pada pengurangan frekuensi perjalanan dinas, sementara alokasi anggaran untuk kegiatan fisik tetap dipertahankan.
Sukono mengungkapkan bahwa selama ini, kecamatan mengalokasikan sekitar Rp200 juta per tahun untuk perjalanan dinas. Namun, dengan adanya kebijakan ini, perjalanan dinas akan dibatasi hanya untuk kepentingan yang benar-benar mendesak dan tidak bisa diwakilkan.
“Kami harus selektif. Perjalanan dinas hanya dilakukan jika sangat penting dan memiliki dampak strategis bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Meski ada penyesuaian anggaran, Kecamatan Tenggarong berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
“Kami memastikan semua program tetap berjalan optimal meskipun ada kebijakan efisiensi ini. Justru, ini menjadi tantangan bagi kami untuk lebih inovatif dalam mengelola anggaran,” tutup Sukono. (Adv)
