Pemkab Kukar Genjot Pajak dan Retribusi untuk Tingkatkan PAD 2025

Oleh redaksi

pada Jumat, 28 Maret 2025

Asisten III Setkab Kukar, Dafip Hariyanto (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025, dengan mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendorong pembangunan daerah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Hariyanto, menyampaikan bahwa realisasi PAD Kukar pada tahun 2024 telah mencapai Rp800 miliar. Tahun ini, pemerintah menargetkan capaian yang lebih tinggi dengan berbagai inovasi.

Baca juga  Produk Desa yang Mendunia, Amplang Balet Teluk Dalam Sukses Tembus Pasar Internasional

“Kami terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi. Selain itu, kami juga mencari potensi ekonomi baru yang dapat menopang APBD secara lebih berkelanjutan,” ujar Dafip, beberapa waktu lalu (28/03/2025).

Salah satu strategi utama adalah penerapan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pembayaran, dan meminimalisasi kebocoran.

Baca juga  Anggaran Dipangkas, Disdikbud Kukar Tetap Fokus Jaga Kualitas Pendidikan

Pengawasan terhadap retribusi daerah juga diperketat, dengan fokus pada sektor perizinan usaha, pajak hiburan, pajak restoran, hingga pajak kendaraan bermotor.

Tak hanya itu, Pemkab Kukar juga mulai menggali sektor lain seperti pariwisata, industri kreatif, dan UKM sebagai sumber pertumbuhan baru PAD.

Dafip menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan PAD, dengan memperkuat koordinasi antarinstansi agar kebijakan pajak dan retribusi lebih efektif.

Baca juga  Hadapi Banjir, Pemkab Kukar Perkuat Koordinasi Jelang PSU 19 April

“Kami optimis, dengan strategi yang matang dan kerja sama semua pihak, PAD Kukar dapat meningkat signifikan. Ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga bagaimana pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Bagikan: