TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah merampungkan penyusunan daftar program prioritas untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang intensif, 1.106 usulan program berhasil disaring dari total 6.901 aspirasi masyarakat yang masuk.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, mengungkapkan, proses kurasi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya program-program dengan nilai strategis tinggi yang diakomodasi.
“Dari sekian banyak usulan, kami fokus pada program yang memenuhi standar kelayakan teknis dan relevansi strategis. Total nilai program yang disepakati mencapai Rp1,87 triliun,” jelasnya (23/04/2025).
Pemerintah daerah juga menetapkan 40 program strategis lintas sektor dengan anggaran khusus sebesar Rp4,3 triliun. Program-program ini meliputi sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan kawasan ekonomi, pelestarian budaya, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
Salah satu prioritas besar adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan dukungan anggaran sebesar Rp392 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk penguatan layanan dasar, mulai dari pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga penanganan bencana.
Dalam program prioritas 2026, proyek-proyek besar kembali dihidupkan, termasuk pembangunan bentang tengah Jembatan Sebulu senilai Rp421 miliar dan pengembangan infrastruktur jalan serta rumah ibadah di sejumlah kecamatan.
Tak hanya infrastruktur, sektor kesehatan juga mendapat porsi penting. Pembangunan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Muara Badak masuk dalam daftar prioritas untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan di wilayah tengah dan pesisir Kukar.
Sejalan dengan upaya menggerakkan perekonomian daerah, Pemkab Kukar menetapkan proyek pembangunan pabrik minyak makan merah dengan anggaran Rp901 miliar. Proyek ini menjadi langkah konkret dalam mendorong hilirisasi kelapa sawit, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Selain itu, Bappeda Kukar juga menampung 6.773 Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD Kukar. Namun, hanya sebagian yang dapat diakomodasi, karena pertimbangan teknis dan ketidaksesuaian dengan arah pembangunan daerah.
“Kami harus memastikan program yang diusulkan sesuai dengan peta jalan pembangunan Kukar, terutama dalam mendukung hilirisasi dan peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.
Untuk merealisasikan seluruh program tersebut, Kukar memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp7,4 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1 triliun, dana transfer pusat dan provinsi Rp6,2 triliun, serta pendapatan lain-lain senilai Rp200 miliar.
“RKPD ini bukan sekadar rencana tahunan, tetapi menjadi pondasi bagi pembangunan Kukar dalam dua dekade mendatang. Karena itu, seluruh OPD wajib berkomitmen menyelaraskan program kerja dengan target yang telah ditetapkan,” tutupnya. (Adv)
