TENGGARONG – Membangun sektor pariwisata di Kutai Kartanegara (Kukar) bukanlah pekerjaan satu dinas semata. Di balik upaya memoles keindahan destinasi wisata, ada kebutuhan besar untuk memastikan infrastruktur dasar berjalan seiring. Itulah sebabnya Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mewujudkan pariwisata yang bukan hanya menarik, tetapi juga nyaman dan berdaya saing.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Arianto, menyebut bahwa tantangan di lapangan tidak lagi terletak pada potensi wisata yang dimiliki Kukar. Karena kekayaan alam dan budaya sudah melimpah, melainkan pada akses menuju lokasi serta minimnya fasilitas penunjang. Menurutnya, banyak destinasi yang sebetulnya menjanjikan, tetapi belum berkembang optimal karena infrastruktur dasar belum memadai.
“Masih banyak akses ke destinasi wisata yang jalan rusak, tidak ada penerangan, tidak ada sanitasi yang layak. Itu semua kan kendala pengembangan wisata kita. Sementara tidak semua kewenangan ada di Dispar,” ujar Arianto, Sabtu (17/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa Dispar Kukar terus berupaya menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan pelaku wisata kepada OPD teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), dan lainnya. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah percepatan pembangunan jalan menuju Desa Wisata Pela di Kecamatan Kota Bangun, serta peningkatan fasilitas umum di kawasan Danau Tanjung Sarai.
“Kami ikut mengawal dan memperjuangkan itu (Infrastruktur). Karena masyarakat butuh akses, dan kami pastikan OPD teknis tahu itu,” tegas Arianto.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak bisa dipisahkan dari pembangunan wilayah. Infrastruktur yang baik tidak hanya menunjang kenyamanan wisatawan, tetapi justru berdampak besar bagi warga desa. Akses yang lebih mudah akan membuka pintu peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, dan menciptakan lapangan kerja.
“Infrastruktur itu multiplier effect-nya besar. Wisata jalan, UMKM jalan, penginapan tumbuh, transportasi lokal hidup. Itulah esensi pengembangan berbasis masyarakat,” imbuhnya.
Arianto juga mengingatkan bahwa sektor pariwisata yang ingin digarap Pemeribtah Kabupaten (Pemkab) Kukar adalah pariwisata yang inklusif dan menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat lokal. Maka dari itu, pendekatan kolaboratif dan lintas sektor menjadi satu-satunya cara agar program-program pengembangan destinasi bisa berkelanjutan.
“Kalau bicara pariwisata hari ini, kita bicara perubahan hidup warga. Jadi semua pihak harus duduk bersama. Ini bukan soal kunjungan semata, tapi bagaimana wisata bisa menjadi pengungkit ekonomi desa,” jelasnya.
Ke depan, Dispar Kukar berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD. Tak hanya untuk pengembangan destinasi baru, tapi juga dalam perawatan dan peningkatan kualitas destinasi yang sudah ada.
“Tugas kami adalah memastikan bahwa pariwisata tidak jadi beban, tapi jadi peluang bagi semua. Untuk itu, kami perlu kerja bareng, dari desa, kecamatan, hingga OPD teknis di kabupaten,” tutupnya. (Adv)