TENGGARONG – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat evaluasi pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di tingkat desa dan kelurahan pada Selasa (10/6/2025), bertempat di ruang rapat DiskopUKM Kukar.
Rapat ini digelar sebagai bagian dari agenda monitoring dan konsolidasi lanjutan terhadap progres pelaksanaan pembentukan KMP di seluruh wilayah Kukar.
Hingga saat ini, KMP telah dibentuk di 237 desa dan kelurahan, namun DiskopUKM memandang perlu adanya penguatan dan evaluasi bersama untuk menjamin keberlanjutannya.
Agenda rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Arianto, Plt. Kepala DiskopUKM Kukar Thaufiq Zulfian Noor, serta jajaran kepala OPD dan camat dari seluruh kecamatan di Kukar.
Dalam laporannya, Plt. Kepala DiskopUKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menyampaikan bahwa pembentukan KMP secara umum berjalan baik, namun masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama dalam hal kesiapan kelembagaan dan pemetaan potensi desa.
“Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis lanjutan. Koperasi yang sudah terbentuk harus benar-benar bisa berfungsi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Thaufiq.
Ia menekankan bahwa keberadaan KMP tidak dimaksudkan untuk menggantikan BUMDes, namun justru untuk saling melengkapi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.
Karena itu, penting dilakukan pemetaan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Lebih lanjut, Thaufiq menjelaskan bahwa program pembentukan KMP ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden RI, sehingga pelaksanaannya memerlukan dukungan lintas sektor dan koordinasi antar-OPD yang kuat.
DiskopUKM sebagai leading sector akan memfasilitasi kolaborasi tersebut secara aktif.
“Bupati Kukar juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas KMP, dan dalam waktu dekat kami akan mulai menggelar rapat koordinasi berkala untuk mengawasi kinerja dan peran masing-masing instansi,” tambahnya.
DiskopUKM Kukar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi KMP secara menyeluruh, mulai dari tahap pembentukan, penguatan kelembagaan, hingga operasionalisasi koperasi.
Dengan dukungan semua pihak, KMP diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi berbasis desa yang berdaya dan berkelanjutan. (Adv)
