TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) mendorong penguatan ekosistem ekonomi desa melalui sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.
Namun, dua entitas ini diingatkan untuk tidak saling berkompetisi, apalagi saling menyalip dalam pengelolaan unit usaha di tingkat desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskop UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menyatakan bahwa keharmonisan antara BUMDes dan koperasi sangat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi desa berjalan berkelanjutan, merata, dan tidak menimbulkan friksi antar kelembagaan.
“Kalau saya mengistilahkan begini, terjadi bentrokan artinya tabrakan antara BUMDes dan koperasi. Kalau kita sama-sama jalan sebelah kiri, kan enggak akan ada tabrakan, apalagi kalau jalannya bersama-sama,” kata Thaufiq saat ditemui usai agenda koordinasi, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, potensi tumpang tindih dalam pengelolaan unit usaha di desa seringkali terjadi karena tidak adanya komunikasi yang jelas antara kedua pihak.
Untuk itu, peran kepala desa dianggap sangat krusial sebagai pengendali arah dan koordinator utama dalam membangun relasi sehat antara BUMDes dan koperasi.
Dalam struktur kelembagaan, kepala desa memang memiliki posisi strategis: sebagai pembina BUMDes dan sekaligus pengawas koperasi.
Dengan dua peran ini, kades diyakini bisa melihat mana unit usaha yang sudah dijalankan oleh BUMDes, dan mana yang bisa dikembangkan melalui koperasi.
“Dia (kepala desa) pasti tahu, oh ini sudah dijalankan BUMDes, jangan lagi dijalankan koperasi. Tapi kalau usaha BUMDes ini mau dijalankan koperasi, itu enggak apa-apa, asalkan bukan tabrakan langsung,” ujarnya.
Thaufiq juga menekankan pentingnya menghindari ego sektoral antar lembaga ekonomi di desa.
Menurutnya, justru kolaborasi yang dibangun secara komplementer akan menciptakan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan persaingan yang tidak sehat.
Ia menyebut, saat ini pihaknya terus memberikan edukasi kepada aparatur desa dan pengurus koperasi maupun BUMDes agar dapat bersinergi sesuai dengan karakteristik potensi wilayah masing-masing.
“Kalau terjadi tabrakan, ya sengaja menabrakkan diri saja,” tegasnya, merujuk pada pentingnya koordinasi lintas lembaga di level desa.
Diskop UKM Kukar juga membuka ruang fasilitasi bagi desa-desa yang ingin mengembangkan unit usaha secara kolaboratif, baik melalui koperasi, BUMDes, maupun kemitraan dengan pihak swasta.
Ia mengatakan, pendekatan koperasi Merah Putih yang kini mulai aktif di desa-desa harus dilihat sebagai mitra strategis, bukan kompetitor BUMDes.
“Yang kita dorong itu kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi semua bisa jalan bersama dan saling mengisi,” lanjut Thaufiq.
Sinergi ini dinilai penting terutama dalam mendukung keberhasilan program-program ekonomi desa yang dicanangkan Pemkab Kukar, termasuk integrasi sektor produksi, pengolahan, hingga distribusi produk lokal.
Dengan pembagian peran yang jelas, koperasi bisa berperan dalam penguatan anggota dan akses pasar, sementara BUMDes dapat mengelola aset dan membuka peluang usaha berbasis kelembagaan desa.
Ke depan, Diskop UKM Kukar akan terus melakukan pendampingan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kepada pengurus koperasi maupun pengelola BUMDes, agar dapat memahami prinsip-prinsip kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling berebut ruang.
“Pondasi ekonomi desa kita akan kuat kalau dua pilar ini—BUMDes dan koperasi—berjalan dalam koridor yang harmonis,” pungkasnya. (Istimewa)
