TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh dan berdaya saing.
Melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), langkah konkret kembali diambil dengan membentuk tim khusus pendamping UMKM.
Tim ini dirancang sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan pembinaan dan konsultasi menyeluruh kepada pelaku usaha di berbagai kecamatan.
Mulai dari aspek perizinan, pengelolaan keuangan, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran, akan menjadi fokus utama pendampingan yang diberikan secara berkelanjutan.
Plt Kepala Diskop UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menyampaikan bahwa tim ini telah dipersiapkan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Dalam hal pendampingan, Diskop-UKM Kukar telah menyediakan tenaga pendamping yang bisa membantu dalam berbagai aspek, mulai dari pembuatan legalitas usaha, pelatihan, konsultasi bisnis, hingga pemasarannya,” ujar Thaufiq, Kamis (24/7/2025).
Thaufiq menjelaskan, keberadaan tim ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan mandiri.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha, khususnya yang berada di wilayah terpencil sekalipun, mendapatkan akses yang sama terhadap informasi dan layanan pengembangan usaha.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan tidak sekadar memberikan pelatihan sesaat, namun benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.
“Kami ingin pelaku usaha tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga pendampingan riil di lapangan untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan,” tegasnya.
Pendampingan yang diberikan juga melibatkan sinergi lintas sektor. Diskop-UKM Kukar menggandeng berbagai mitra, mulai dari akademisi, perbankan, lembaga pelatihan, hingga marketplace digital untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif kepada UMKM.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk mengukur efektivitas program pendampingan tersebut.
Dengan data yang terintegrasi, kebijakan pembinaan UMKM ke depan diharapkan dapat lebih tepat sasaran.
“Kami ingin setiap pendamping memiliki pemetaan jelas terhadap UMKM yang dibina, sehingga upaya intervensi yang dilakukan tidak bersifat generik, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha,” tambah Thaufiq.
Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat Kukar Idaman, yang menempatkan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Apalagi, jumlah UMKM di Kukar terus mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan hadirnya tim khusus pendamping UMKM, Diskop-UKM Kukar berharap para pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan, tetapi juga tumbuh menjadi bagian penting dari rantai ekonomi daerah yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi tantangan zaman. (28)
