TENGGARONG – Tak banyak daerah yang punya komitmen kuat terhadap pemberdayaan UMKM seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM), Pemkab Kukar menghadirkan program pemberdayaan menyeluruh yang tidak hanya memberi pelatihan usaha, tapi juga modal tanpa bunga dan pendampingan masuk pasar digital. Dan yang paling menarik — semua ini bisa diakses gratis!
Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Diskop UKM Kukar, Fathul Alamin, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun skema pemberdayaan dari hulu ke hilir agar pelaku usaha tidak hanya lahir, tapi juga tumbuh dan bertahan secara berkelanjutan.
Mulai dari pelatihan, fasilitasi legalitas, akses pembiayaan, hingga integrasi ke pasar digital.
“Kami tidak hanya membantu mereka untuk memulai usaha, tetapi juga memastikan mereka memiliki legalitas yang jelas. Selain itu, kami juga memfasilitasi sertifikasi usaha agar produk mereka lebih dipercaya dan diterima di pasar yang lebih luas,” jelas Fathul, Jumat (29/5/2025).
Salah satu program unggulan yang paling banyak diminati adalah Kredit Kukar Idaman (KKI).
Program ini memberikan fasilitas pinjaman tanpa bunga alias 0% kepada pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya.
Dengan skema ini, pelaku usaha tidak dibebani bunga kredit yang kerap menjadi penghalang utama saat mencari modal tambahan.
Plafon pinjaman dalam program ini juga disesuaikan dengan jenis dan skala usaha:
- Pedagang umum: maksimal Rp10 juta
- Wirausaha baru: maksimal Rp15 juta
- Wirausaha berkembang: maksimal Rp25 juta
- Usaha sektor pertanian: maksimal Rp50 juta
Tak hanya itu, Fathul menyebutkan bahwa pihaknya juga membantu pelaku usaha mengurus legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat PIRT, Halal, hingga izin BPOM, semuanya tanpa biaya.
“Kalau izin-izin ini tidak diurus, pelaku UMKM akan sulit masuk ke pasar modern. Maka kami fasilitasi semua itu gratis, agar mereka siap bersaing,” tegasnya.
Selain dukungan legal dan permodalan, Diskop UKM Kukar juga beradaptasi dengan zaman. Pemerintah aktif menggandeng platform e-commerce dan lembaga keuangan digital untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar produk mereka bisa dipasarkan secara online.
Langkah ini diyakini mampu membuka pasar baru di luar Kukar, bahkan hingga ke tingkat nasional.
“Digitalisasi pemasaran jadi bagian penting. Kami ajari cara bikin toko online, foto produk, hingga promosi lewat media sosial,” ungkap Fathul.
Program ini juga melibatkan sinergi dengan dinas lain seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Dinas Perdagangan, agar pengembangan UMKM bisa menyentuh semua segmen masyarakat — dari wirausaha muda, pelaku usaha perempuan, hingga petani dan pengrajin desa.
Dengan kolaborasi yang kuat dan fasilitas yang komprehensif, Diskop UKM Kukar menargetkan bukan hanya penambahan jumlah UMKM, tetapi juga peningkatan kualitasnya. UMKM diharapkan mampu masuk ke pasar modern, waralaba, bahkan ekspor.
Fathul optimistis, dengan semangat dan komitmen yang kuat dari pelaku usaha, program-program ini bisa menjadi batu loncatan menuju UMKM yang tangguh dan mandiri.
“Tujuan kami bukan hanya melahirkan wirausaha, tapi memastikan mereka naik kelas. Modal ada, izin dipermudah, pasar dibuka. Sekarang tinggal pelaku usahanya, mau bergerak atau tidak,” tutupnya. (Adv)
