TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membuktikan keseriusannya membangkitkan sektor pertanian dalam arti luas. Bukan sekadar menyalurkan bantuan, Pemkab memastikan peningkatan produktivitas warga melalui program pelatihan yang menyentuh langsung kebutuhan di lapangan.
Langkah konkret itu diwujudkan lewat Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR), program pendidikan berbasis komunitas untuk petani, peternak, dan nelayan. Program ini lahir dari kemitraan strategis dengan Yayasan Karya Bakti Bumi Indonesia (YKBBI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), dua lembaga berpengalaman dalam pengembangan SDM pertanian di Indonesia.
Deklarasi resmi SPR digelar di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (17/7/2025). Meski sudah berjalan sejak April lalu, sebanyak 27 peserta terpilih kini mengikuti pendidikan intensif, masing-masing sembilan orang dari subsektor peternakan, perikanan, dan pertanian.
Peserta berasal dari tiga kelompok sekolah rakyat binaan: SPR Jaya Makmur Bersama (peternakan), SPR Rumina Loa Kulu (perikanan), dan SPR Loa Kulu Maju Bersama (pertanian).
“Ini tindak lanjut MoU antara Bupati Kukar dengan YKBBI. Saat ini, 27 orang sedang kita sekolahkan dari tiga subsektor,” ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.
Ia menegaskan, program ini tidak sekadar menghasilkan lulusan, tetapi melahirkan penggerak di daerahnya masing-masing. Peserta diminta aktif menyerap ilmu dan menularkannya kepada kelompok lain.
“Harapannya tumbuh kesadaran bersama untuk meningkatkan produksi sekaligus menumbuhkan jiwa wirausaha di sektor pertanian secara luas,” tegasnya.
Tahapan SPR cukup komprehensif. Dimulai dari observasi permasalahan lapangan pada April 2025, dilanjutkan pendidikan formal selama enam bulan sejak Mei 2025.
Materi pembelajaran dirancang menyeluruh, mencakup 45 persen pembentukan karakter, 35 persen kewirausahaan, dan 20 persen ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai subsektor.
Dengan pendekatan ini, lulusan SPR diharapkan mandiri sekaligus mampu menjadi agen perubahan. Mereka akan membawa pulang ilmu yang bisa menjadi aset kolektif bagi kemajuan ekonomi desa dan kecamatan asal.(Adv)
