TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan nasional dengan mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas nasional di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dirancang untuk menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tidak hanya sebagai solusi pendidikan, tetapi juga sebagai wahana pembinaan karakter dan peningkatan mobilitas sosial.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa usulan tersebut telah dikirimkan melalui Dinas Sosial Kukar dan telah diverifikasi oleh kementerian dan lembaga lintas sektor. Lokasi yang diajukan meliputi dua titik di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, serta satu lokasi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
“Program Sekolah Rakyat ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas dan tempat pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Kukar siap berkontribusi dalam menyukseskan program ini,” ujar Sunggono, Selasa (22/4/2025).
Respons dari tim verifikator pusat yang terdiri dari berbagai kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, ATR/BPN, dan Kementerian Agama juga sangat positif. Pemerintah pusat siap mendukung perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen pendidik, dan sarana pendidikan.
Selain itu, Pemkab Kukar telah mempersiapkan sejumlah persyaratan teknis dan administratif, termasuk pemetaan lahan dan pendataan calon siswa berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami sudah berkomitmen sejak awal. Mulai dari data calon siswa berbasis DTSEN, hingga kesiapan lahan dan perangkat pendukung lainnya,” tegas Sunggono.
Program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai boarding school bagi anak-anak kurang mampu dengan pengasuhan terpadu berbasis pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan bimbingan sosial.
“Anak-anak yang masuk akan diseleksi ketat menggunakan sistem data DTSEN, jadi benar-benar tepat sasaran. Mereka akan belajar dan tinggal di lingkungan yang mendukung peningkatan kapasitas, karakter, dan mobilitas sosial,” tambahnya.
Sebagai bagian dari prioritas nasional dalam APBN 2025, Sekolah Rakyat menjadi cerminan komitmen negara untuk memberdayakan masyarakat termiskin lewat akses pendidikan berkualitas. Kukar, melalui dukungan kepala daerah dan kolaborasi lintas sektor, berupaya menempatkan diri sebagai contoh nasional.
“Ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi tentang memuliakan masyarakat miskin agar mereka punya masa depan yang lebih baik. Kami di Kukar sangat siap untuk menjadi bagian dari perubahan besar ini,” tutupnya. (Adv)
