TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkeadilan dalam proses pembangunan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik yang digelar pada Senin (5/4/2025) di GedungSerbaguna Bappeda Kukar.
Musrenbang Tematik kali ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada lima kelompok strategis yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dalam proses perencanaan: kepemudaan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kebudayaan. Forum ini menjadi langkah konkret Pemkab Kukar dalam memastikan inklusivitas menjadi bagian dari kebijakan daerah.
Asisten III Sekretariat Daerah (Sekda) Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa dominasi pendekatan makro dalam perencanaan pembangunan perlu segera dievaluasi. “Kita perlu mengubah cara pandang, bahwa pembangunan bukan sekadar membangun fisik, tetapi membangun manusia dan keadilan sosial di dalamnya,” ujarnya.
Pelaksanaan Musrenbang Tematik juga diarahkan untuk menyelaraskan berbagai masukan lapangan dengan visi pembangunan jangka panjang Kukar sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025–2045. Dengan pendekatan tematik, diharapkan identifikasi permasalahan akan lebih tajam dan hasilnya lebih relevan dengan kondisi riil kelompok rentan.
Dafip menyoroti bahwa selama ini kelompok pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan pelaku budaya belum memiliki ruang cukup dalam proses perencanaan dan penganggaran. Forum ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
“Kita tidak ingin ada satu pun kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Forum ini menjadi bukti bahwa kita serius mewujudkan pembangunan yang berpihak, adil, dan menyeluruh,” tegasnya. (Adv)
