URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menetapkan kelulusan seleksi perguruan tinggi dan kesesuaian bidang pendidikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai syarat utama penerima beasiswa bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan ini diterapkan dalam program beasiswa ASN hingga jenjang doktoral atau S3 yang menjadi bagian dari 17 program dedikasi ASN Sejahtera dalam program Kukar Idaman Terbaik.
Melalui program tersebut, Pemkab Kukar berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur agar sejalan dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan program beasiswa telah berjalan sejak 2025.
Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai serta kemampuan anggaran daerah.
“Beasiswa ASN sampai S3 itu kan merupakan program dedikasi Pak Bupati yang masuk dalam 17 program dedikasi ASN Sejahtera yang di antaranya juga memberikan beasiswa bagi ASN,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Menurut Sunggono, kesempatan memperoleh beasiswa tidak hanya ditentukan oleh keinginan ASN untuk melanjutkan pendidikan.
Calon penerima harus memenuhi persyaratan akademik sekaligus mengambil bidang studi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.
“Yang paling utama kan harus lulus tes di perguruan tinggi yang dituju dan yang paling penting pendidikan yang dituju itu linier dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah,” jelasnya.
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program beasiswa memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah.
Pendidikan lanjutan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan profesional ASN sesuai tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing OPD.
Sunggono menyebut, penerima beasiswa jenjang magister atau S2 menjadi salah satu kelompok yang cukup banyak.
Program tersebut juga mencakup dokter yang melanjutkan pendidikan spesialis untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis di Kukar.
Dengan pendekatan itu, pengembangan pendidikan ASN diarahkan agar tidak terlepas dari kebutuhan tenaga profesional di lingkungan pemerintahan.
Bidang pendidikan yang dipilih harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan organisasi, sehingga peningkatan kualifikasi dapat mendukung kinerja dan pelayanan publik.
“Jadi saya ulangi, prioritas terhadap mereka yang menemukan pendidikan S2 atau S3 itu lebih berorientasi pada kebutuhan pemerintah daerah di masing-masing OPD,” katanya.
Program beasiswa ini juga telah menjangkau ASN yang menempuh pendidikan doktoral di luar negeri, termasuk Jepang.
Sunggono menjelaskan, pembiayaan diberikan melalui skema paket dengan batas waktu studi yang telah ditetapkan.
Apabila penerima menyelesaikan pendidikan melebihi masa yang ditanggung dalam skema tersebut, pemerintah daerah tidak lagi melanjutkan pembiayaan beasiswa.
“Kalau misalnya lewat waktu masa perkuliahannya 3-5 tahun, kalau lewat dari itu tidak kita biayai lagi,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar berharap jumlah ASN yang memperoleh kesempatan beasiswa dapat meningkat pada tahun mendatang.
Namun, perluasan program tetap bergantung pada ketersediaan anggaran dan prioritas kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui seleksi yang mempertimbangkan kelulusan perguruan tinggi, relevansi bidang studi, serta kebutuhan OPD, Pemkab Kukar berupaya memastikan beasiswa ASN tidak sekadar meningkatkan jenjang pendidikan pegawai.
Program ini juga diharapkan menghasilkan aparatur yang lebih kompeten dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. (Adv)
