TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas sasaran program Kukar Siap Kerja. Tak hanya membekali masyarakat dengan keterampilan untuk masuk dunia kerja formal, program ini mulai diarahkan untuk mendorong warga membangun usaha secara mandiri.
Langkah tersebut dijalankan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar melalui pelatihan berbasis unit kompetensi dan pengembangan tenaga kerja mandiri.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza mengatakan, program Kukar Siap Kerja saat ini terus dipercepat melalui sejumlah skema kegiatan.
“Program Siap Kerja sudah berakselerasi,” kata Dendy, Jumat (2/10/2026).
Salah satu kegiatan yang berjalan saat ini yakni pelatihan berbasis unit kompetensi yang diikuti 318 peserta. Mereka mendapat pelatihan melalui 10 jenis kompetensi yang disiapkan untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Dari total peserta tersebut, sebanyak 305 orang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar. Sementara 13 peserta lainnya mendapat dukungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
Namun, strategi Kukar Siap Kerja tidak berhenti pada upaya menyiapkan tenaga kerja untuk perusahaan atau sektor formal.
Distransnaker mulai memperluas intervensi ke sektor informal dengan menyiapkan program pengembangan tenaga kerja mandiri. Program ini akan menyasar enam kelompok masyarakat yang tersebar di Kecamatan Tenggarong, Kota Bangun, Muara Wis, Loa Kulu dan Sebulu.
Menurut Dendy, perluasan tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki alternatif dalam memperoleh penghasilan.
“Ini bentuk akselerasi kita bahwa tidak hanya fokus di kerja formal saja, tapi di informal juga,” ujarnya.
Dalam program tenaga kerja mandiri tersebut, kelompok penerima tidak hanya mendapatkan pelatihan. Mereka juga akan dibekali modal usaha untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan secara berkelompok.
Pelatihan direncanakan berlangsung selama lima hari. Materi yang diberikan diarahkan untuk mendukung keterampilan usaha yang dapat langsung diterapkan setelah peserta menyelesaikan pelatihan.
Skema tersebut membuat program tidak berhenti pada pemberian keterampilan. Setelah pelatihan dan bantuan modal diberikan, Distransnaker Kukar akan melakukan monitoring serta evaluasi.
Pemantauan direncanakan dilakukan sekitar tiga hingga empat bulan setelah program berjalan. Tahap ini digunakan untuk melihat perkembangan usaha sekaligus memastikan bantuan modal dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Dendy mengatakan kelompok yang menunjukkan perkembangan positif nantinya berpeluang mendapatkan dukungan lanjutan.
Akses tersebut dapat diarahkan melalui program Kredit Kukar Idaman (KKI) Terbaik, dukungan TJSP perusahaan maupun kemitraan dengan badan usaha.
“Akan didekatkan dengan program lanjutan yaitu KKI Terbaik atau CSR maupun badan usaha akan menjadi mitra program,” tuturnya.
Dengan skema tersebut, Distransnaker Kukar tidak hanya menargetkan masyarakat memiliki keterampilan baru. Pemerintah juga ingin memastikan keterampilan tersebut dapat berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan.
Program tenaga kerja mandiri juga menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan masyarakat dalam mendapatkan penghasilan, terutama bagi mereka yang tidak masuk ke sektor pekerjaan formal.
Melalui pelatihan, bantuan modal, pendampingan dan akses kemitraan, kelompok usaha yang dibentuk diharapkan dapat terus berjalan setelah program awal selesai. (Adv)
