URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pemulihan menyeluruh bagi 75 kepala keluarga (KK) terdampak kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong.
Selain memenuhi kebutuhan dasar warga, pemerintah juga akan memantau kondisi psikologis korban untuk mengantisipasi dampak trauma pascakejadian.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan proses pemulihan atau recovery tidak boleh hanya berfokus pada bantuan material.
Kebutuhan sehari-hari, perlengkapan sekolah, kebutuhan pekerjaan, hingga kondisi mental warga perlu diperhatikan agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas secara bertahap.
Hal itu disampaikan Aulia saat meninjau posko bantuan dan dapur umum sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Kamis (8/10/2026).
“Beberapa korban menyampaikan terkait dengan proses recovery yang harus dilakukan dan menyampaikan beberapa kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok. warga masyarakat hari ini dan kita berupaya bantuan-bantuan yang diberikan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kita,” ujarnya.
Pemkab Kukar mulai memetakan kebutuhan yang disampaikan warga selama masa pemulihan.
Salah satunya peralatan memasak yang diperlukan agar bantuan bahan makanan dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Pemenuhan kebutuhan tersebut dikoordinasikan bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui pemerintah kecamatan.
Menurut Aulia, bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan agar dapat digunakan secara optimal.
“Alhamdulillah hari ini Basnas menurunkan bantuan untuk perlengkapan untuk masak kalau seandainya bahan masakannya banyak dan perlengkapan masaknya tidak ada ya bahan makanan tidak bisa terolah,” katanya.
Selain bantuan peralatan, dapur umum yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) serta relawan masih berperan dalam menyediakan makanan bagi warga terdampak dan petugas yang terlibat dalam penanganan pascakebakaran.
Aulia juga mengapresiasi keterlibatan para relawan yang membantu penyediaan makanan dan kebutuhan lainnya.
Dukungan masyarakat dinilai penting untuk memastikan warga tidak menghadapi masa pemulihan sendirian.
Di luar pemenuhan kebutuhan fisik, Aulia meminta pemerintah kelurahan dan unsur masyarakat turut memperhatikan kondisi psikologis warga.
Peristiwa kebakaran berpotensi meninggalkan tekanan emosional, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang miliknya.
“Ya, tadi kami juga menyampaikan kepada Lurah untuk selain kita merecovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif fisikis warga masyarakat kita. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan bahwa semuanya bisa terkelola dengan baik,” jelasnya.
Pemantauan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Aulia mendorong komunitas dan masyarakat sekitar saling memperhatikan kondisi warga selama proses pemulihan berlangsung.
“Kita khawatir pasca kebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya bagi warga masyarakat kita maka kita pun harus hadir untuk membantu warga masyarakat kita menyelesaikan permasalahan yang bersifat fisikis,” sambung Aulia.
Perhatian terhadap kondisi mental tersebut menjadi bagian dari pemulihan jangka pendek maupun jangka panjang.
Pemerintah ingin memastikan kebutuhan warga tidak hanya terpenuhi secara fisik, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk memulihkan rasa aman setelah mengalami kejadian yang mengganggu kehidupan sehari-hari.
Untuk tahap awal, Pemkab Kukar memprioritaskan agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas dasar.
Anak-anak yang bersekolah perlu mendapat dukungan perlengkapan sekolah, sementara warga yang bekerja membutuhkan perlengkapan penunjang pekerjaan. Kebutuhan makanan juga harus tetap terpenuhi.
“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terjauh. Bagi yang bersekolah, itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi,” katanya.
“Bagi yang bekerja, itu perlengkapan kebutuhan pekerjaannya. Permakanannya terpenuhi, sehingga kegiatan sehari-harinya itu tidak tergantung,” lanjutnya.
Sementara itu, pemulihan jangka menengah dan panjang akan mencakup penataan kawasan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi evaluasi adalah keterbatasan akses jalan yang menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran menjangkau titik api.
Menurut laporan Kepala Damkarmatan Kukar yang disampaikan kepada Aulia, pemadaman dalam kondisi umum biasanya dapat dilakukan kurang dari 30 menit.
Namun, kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin membutuhkan waktu sekitar dua jam hingga api berhasil ditangani.
“Kalau kayak kemarin karena misalnya jalanan tidak ada, mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya sehingga proses penanganan itu tidak bisa berjalan dengan optimal,” ujarnya.
Evaluasi akses tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan kawasan agar penanganan kebakaran berikutnya dapat berlangsung lebih optimal.
“Tadi juga kami disampaikan oleh Kepala Damkar, mereka biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah kemarin itu sampai 2 jam itu pemadaman baru bisa dilakukan atau diselesaikan,” pungkasnya. (Adv)
