URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan rencana beasiswa sarjana bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, gagasan tersebut muncul setelah dirinya bertemu dengan asosiasi perangkat desa yang menyampaikan aspirasi mengenai bantuan pendidikan ke jenjang sarjana.
Saat ini, rencana beasiswa tersebut masih dalam tahap penjajakan dan perumusan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.
Pemerintah daerah juga tengah mempertimbangkan skema perkuliahan yang memungkinkan perangkat desa tetap menjalankan tugasnya.
“Mereka menginginkan bahwa ada beasiswa untuk teman-teman perangkat desa biar bisa sarjana,” katanya beberapa waktu yang lalu.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perkuliahan daring atau online. Skema ini dinilai dapat memberikan fleksibilitas bagi perangkat desa untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan kepada warga.
Selain kuliah daring, Pemkab Kukar juga menjajaki kemungkinan penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Melalui mekanisme ini, capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja dapat diakui sesuai ketentuan perguruan tinggi dan peraturan yang berlaku.
Penerapan RPL berpotensi membantu peserta menempuh pendidikan dengan lebih efisien karena capaian pembelajaran sebelumnya dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pengakuan akademik.
Namun, penerapannya tetap bergantung pada ketentuan perguruan tinggi dan program studi yang dipilih.
Pemkab Kukar berharap rencana beasiswa ini tidak sekadar membuka akses pendidikan tinggi bagi perangkat desa, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas aparatur dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.
Pendidikan sarjana diharapkan dapat memperkuat pengetahuan serta kompetensi perangkat desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, mengelola program pembangunan, dan memberikan pelayanan publik.
Aulia menegaskan, peningkatan kualitas pemerintahan daerah perlu dimulai dari tingkat paling bawah.
Desa dan kelurahan menjadi bagian penting karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sehingga mereka juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan mereka yang ada di desa,” jelasnya.
Meski demikian, program beasiswa tersebut masih dalam tahap perumusan.
Belum ada rincian mengenai jumlah penerima, besaran bantuan pendidikan, perguruan tinggi tujuan, maupun jadwal pelaksanaan program.
Pembahasan bersama DPMD Kukar akan menjadi bagian dari upaya menyusun skema yang sesuai dengan kebutuhan perangkat desa serta kemampuan pemerintah daerah.
Aulia menilai, penguatan kapasitas aparatur di tingkat desa dan kelurahan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.
Menurutnya, kualitas pemerintahan di tingkat kabupaten tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintahan yang berada di bawahnya.
“Jangan berharap kita memiliki kabupaten yang kuat kalau kita tidak memiliki kecamatan yang kuat. Jangan berharap kita memiliki kecamatan yang kuat kalau kita tidak memiliki desa dan kelurahan yang kuat. Jadi penguatannya dari bawah,” pungkasnya. (Adv)
