URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk meningkatkan seluruh ruas jalan daerah hingga mencapai kondisi mantap.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya melalui pengajuan pinjaman kepada Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengakui kebutuhan anggaran untuk menuntaskan persoalan jalan di Kukar tidak bisa dipenuhi sekaligus melalui kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, perbaikan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap sembari mengupayakan sumber pendanaan tambahan.
“Memang harus kami akui, untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini memang bukan merupakan angka yang sedikit. Akan tetapi, kami tidak berkecil hati. Tiap tahun tetap kita cicil,” kata Aulia, Selasa (17/11/26).
Kebutuhan anggaran tersebut tidak hanya mencakup perbaikan jalan yang mengalami kerusakan, tetapi juga peningkatan konektivitas antarkecamatan.
Sebab, hingga kini masih terdapat wilayah yang belum terhubung secara memadai dengan pusat pemerintahan kecamatan lainnya.
Aulia menyebut, dua ibu kota kecamatan yang masih menghadapi persoalan konektivitas tersebut adalah Muara Muntai dan Muara Wis.
Untuk menghubungkan kedua kawasan tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan pembangunan jembatan di wilayah Kota Bangun serta peningkatan akses jalan menuju Muara Wis.
“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah kita ingin menghubungkan ant ibu kota kecamatan. Harus kita akui, hari ini memang masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung satu dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis,” ujarnya.
Menurut Aulia, konektivitas antarkecamatan menjadi salah satu pekerjaan infrastruktur yang perlu diprioritaskan.
Akses jalan tidak hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penghubung pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan distribusi barang antarkawasan.
Salah satu ruas yang masuk dalam rencana penanganan adalah jalan Kota Bangun menuju Muara Wis. Selain itu, Pemkab Kukar juga menyiapkan peningkatan sejumlah poros strategis lainnya.
Untuk mendukung percepatan pengerjaan, Pemkab Kukar mengajukan pembiayaan sekitar Rp100 miliar kepada SMI.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan enam poros jalan pada 2027.
Enam ruas yang diusulkan meliputi Sebelimbingan-Tuana Tuha, Kota Bangun-Muara Wis, Kota Bangun-Kota Bangun Darat, Jalan M Yusuf di Kecamatan Sebulu, Salo Cela-Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak, serta Santan Ulu-Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu.
Meski demikian, pengajuan pembiayaan tersebut belum dipastikan terealisasi.
Usulan masih harus melalui proses verifikasi oleh SMI untuk menilai kelayakan proyek yang diajukan pemerintah daerah.
Pemkab Kukar juga menyiapkan penggunaan dana kurang salur sebagai jaminan dalam skema pembiayaan tersebut.
Namun, keputusan pencairan tetap bergantung pada hasil verifikasi dan persetujuan lembaga pembiayaan.
“Untuk 2027 ada beberapa. Kalau SMI tembus, ya. SMI kita ajukan sekitar Rp100 miliar. Ada enam poros,” ungkap Aulia.
Selain persoalan jalan dan konektivitas, pemerintah daerah juga menghadapi kerusakan infrastruktur akibat longsor. Aulia menyebut terdapat 10 titik longsor yang membutuhkan penanganan.
Kondisi tersebut menambah kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang harus diperhitungkan pemerintah daerah.
Penanganan longsor diperlukan untuk mencegah kerusakan semakin meluas sekaligus menjaga akses masyarakat tetap berfungsi.
Di sisi lain, ruas jalan yang sudah terbuka dan berada dalam kondisi baik juga membutuhkan pemeliharaan agar tidak kembali mengalami kerusakan.
Artinya, pemerintah harus membagi anggaran untuk pembangunan akses baru, peningkatan jalan yang belum mantap, hingga perawatan infrastruktur yang telah tersedia.
Aulia mencontohkan jalur Sebelimbingan yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga ibu kota kabupaten.
Meski aksesnya telah terbuka, sejumlah bagian jalan tersebut masih membutuhkan peningkatan agar memenuhi standar jalan mantap.
Melalui alternatif pembiayaan yang diajukan, Pemkab Kukar berharap pengerjaan sejumlah ruas strategis dapat dipercepat.
Namun, pemerintah daerah tetap menyesuaikan pelaksanaan proyek dengan kebutuhan di lapangan serta kelayakan pembiayaan.
“Intinya, kita di pemerintah daerah maunya mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan,” tutup Aulia. (Adv)





