URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap persoalan status perwalian sekitar 1.200 anak yang belum memiliki kepastian secara administratif.
Langkah ini ditempuh dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar agar anak-anak tersebut memperoleh kepastian hukum dan tidak terkendala dalam mengakses pelayanan dasar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan persoalan perwalian menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak.
Ketidakjelasan status wali dapat berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Padahal, NIK menjadi identitas dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Kerja sama Pemkab Kukar dengan Kejari tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim serta jajaran kejaksaan negeri.
“Kita melakukan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan Kejari Kukar. Payungnya adalah kerja sama antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kejati Kaltim, perihalnya terkait dengan perwalian anak,” kata Aulia, Rabu (18/11/26).
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 1.200 anak di Kukar yang belum memiliki status perwalian secara administratif.
Angka tersebut menjadi perhatian karena persoalan ini berpotensi menimbulkan hambatan ketika anak-anak membutuhkan layanan publik.
Salah satu dampaknya berkaitan dengan pengurusan NIK.
Tanpa kejelasan pihak yang secara hukum bertindak sebagai wali, proses administrasi kependudukan anak dapat mengalami kendala.
Kondisi tersebut berpotensi merembet pada akses pendidikan dan kesehatan.
Termasuk ketika anak-anak membutuhkan layanan melalui program sekolah gratis maupun kepesertaan BPJS Kesehatan.
Aulia menegaskan, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas kelengkapan dokumen keluarga.
Pemerintah perlu memastikan anak-anak tetap memperoleh hak pelayanan yang seharusnya mereka terima.
“Ketika status kependudukannya tidak jelas, mereka tidak bisa mengakses hak-hak layanan dasar yang seharusnya didapatkan, seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Aulia.
Karena itu, penyelesaian status perwalian akan dilakukan melalui mekanisme hukum dengan melibatkan kejaksaan.
Pemkab Kukar bertugas menyiapkan basis data anak yang membutuhkan penetapan wali, sedangkan Kejari memberikan pendampingan agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Proses penyelesaian nantinya dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Agama hingga diterbitkan penetapan hukum mengenai perwalian.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi anak-anak untuk memperoleh kepastian administrasi kependudukan dengan menginduk kepada wali yang telah ditetapkan secara resmi.
Mekanisme ini diharapkan dapat membuka jalan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi kendala dalam pengurusan identitas kependudukan.
Dengan status perwalian yang jelas, proses pemenuhan hak administrasi dan akses pelayanan dasar diharapkan menjadi lebih mudah.
Meski demikian, Pemkab Kukar belum menetapkan angka 1.200 sebagai jumlah final.
Pemerintah daerah masih akan memeriksa kembali data tersebut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Verifikasi faktual akan dilakukan dengan melibatkan perangkat wilayah hingga pengurus RT.
Pendataan ini diperlukan untuk memastikan anak-anak yang tercatat memang membutuhkan penetapan perwalian melalui pengadilan.
Pemeriksaan juga penting untuk membedakan persoalan ketiadaan wali secara hukum dengan persoalan administrasi kependudukan lainnya.
Dengan begitu, penanganan yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi masing-masing anak.
“Kita coba verifikasi faktual ke lapangan dengan melibatkan teman-teman RT untuk memastikan apakah benar sebanyak itu anak-anak kita yang belum mendapatkan status perwalian,” pungkasnya. (Adv)





