URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Sekilas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 terlihat mengalami kenaikan besar. Nilainya mencapai sekitar Rp7,9 triliun. Namun, angka tersebut menyimpan cerita berbeda.
Di balik nominal Rp7,9 triliun terdapat pencatatan pinjaman Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar. Tanpa komponen pembiayaan tersebut, anggaran riil Kukar justru berada sekitar Rp100 miliar di bawah APBD murni 2026.
Artinya, kenaikan angka APBD secara nominal tidak serta-merta berarti ruang belanja Pemkab Kukar bertambah.
Fakta tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri seusai Pemkab Kukar dan DPRD Kukar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).
Aulia menjelaskan, struktur APBD-P memang menunjukkan angka lebih besar dibandingkan APBD murni. Namun, perbedaan tersebut tidak seluruhnya berasal dari tambahan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu komponen yang membuat nominal APBD-P membesar adalah penatausahaan pinjaman Bankaltimtara senilai Rp820 miliar.
“Secara angka terlihat lebih besar daripada anggaran murni tahun 2026. Kenapa bisa lebih besar? Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar,” kata Aulia.
Menurutnya, pencatatan pinjaman tersebut dilakukan setelah Pemkab Kukar berkonsultasi dengan pihak terkait mengenai mekanisme penatausahaan pembiayaan dalam struktur APBD.
Karena itu, angka Rp7,9 triliun tidak bisa langsung dimaknai sebagai tambahan anggaran yang sepenuhnya dapat digunakan untuk memperluas belanja pembangunan.
Aulia bahkan menyebut kondisi riil APBD Kukar justru mengalami penurunan dibandingkan anggaran murni.
“Realnya APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni. Sehingga sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun, ditambah dengan hutang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelasnya.
Perubahan struktur tersebut menjadi bagian dari penyesuaian APBD Kukar terhadap kondisi fiskal sepanjang 2026.
Pemkab Kukar harus memperhitungkan perkembangan pendapatan daerah, perubahan regulasi sekaligus melakukan efisiensi pada sisi belanja.
Aulia mengatakan, seluruh faktor tersebut menjadi pertimbangan pemerintah daerah bersama DPRD dalam merumuskan APBD Perubahan.
“Dengan menyesuaikan beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi-regulasi yang baru, perhitungan yang cermat terhadap pendapatan, efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja, dan itu kita rumuskan dalam bentuk anggaran perubahan tahun 2026,” ujarnya.
Dengan disepakatinya APBD-P 2026, Pemkab Kukar kini memasuki tahap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
Pemerintah daerah menargetkan eksekusi anggaran dilakukan lebih cepat agar program pembangunan tidak berhenti pada dokumen anggaran.
Aulia berharap belanja yang telah ditetapkan dapat segera bergerak menjadi kegiatan konkret di lapangan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkan APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv)
