Peringatan HKN ke-62, Pemkab Kukar Perkuat Pelayanan Kesehatan hingga Desa

Oleh redaksi

pada Kamis, 12 November 2026

Suasana pelaksanaan HKN ke-62 di Kukar (Urbankaltim)
Suasana pelaksanaan HKN ke-62 di Kukar (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjadikan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 sebagai momentum memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa.

Komitmen tersebut mencakup pemenuhan tenaga medis di wilayah yang masih kekurangan dokter, pengembangan fasilitas kesehatan rujukan, hingga kemudahan akses masyarakat mendapatkan pelayanan berobat gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat di wilayah perkotaan maupun pelosok memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan medis.

Hal itu disampaikan Aulia saat menghadiri Upacara Peringatan HKN ke-62 Tahun 2026 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/26).

Mengusung tema nasional Sehat untuk Semua, peringatan HKN tahun ini menjadi pengingat bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas, tetapi juga memastikan pelayanan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Kukar adalah ketersediaan tenaga medis di wilayah kecamatan. Sebelumnya, sejumlah puskesmas sempat mengalami kekosongan dokter, termasuk di Kecamatan Muara Wis dan Tabang.

Baca juga  Kepramukaan Jadi Prioritas, Dispora Kukar Dorong SD–SMA Aktifkan Gugus Depan

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan, mengingat kedua wilayah memiliki karakteristik geografis yang membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan tenaga medis.

Aulia menyebut kebutuhan dokter di kedua kecamatan tersebut kini telah terpenuhi.

Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga berupaya menjaga keberlanjutan penempatan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terkendala.

“Muara Wis dan Tabang itu dokternya tidak ada, tetapi hari ini sudah terpenuhi semua,” ujar Aulia.

Selain tenaga dokter, penguatan pelayanan juga diarahkan hingga tingkat desa.

Pemkab Kukar telah memasukkan alokasi anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk mendukung penyediaan satu tenaga perawat dan satu bidan di masing-masing desa.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap tenaga kesehatan tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan yang lebih jauh.

Aulia menjelaskan, keterlibatan pemerintah desa menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.

Dengan adanya perawat dan bidan di desa, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat diharapkan dapat lebih cepat ditangani.

Baca juga  Tak Mau Hanya Andalkan Royalti, Kukar Bidik Peluang Jadi Pelaku Usaha Tambang dan Migas

“Hari ini kita juga sudah memasukkan dalam anggaran BKKD di masing-masing desa untuk satu perawat dan satu bidan,” jelasnya.

Di samping pemerataan tenaga kesehatan, Pemkab Kukar juga memperkuat fasilitas pelayanan rujukan melalui operasional Rumah Sakit Muara Badak.

Kehadiran rumah sakit tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu.

Sebelumnya, warga di kawasan tersebut harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan.

Pengembangan fasilitas kesehatan juga dilakukan dengan membagi jangkauan pelayanan berdasarkan kawasan.

Wilayah hulu didukung Rumah Sakit Dayaku Raja, kawasan pesisir utara dilayani Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti, sedangkan kawasan selatan diperkuat Rumah Sakit Muara Badak.

Seluruh fasilitas tersebut terkoneksi dengan Rumah Sakit A.M. Parikesit sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan di Kukar.

Pemkab Kukar juga mendorong kemudahan akses masyarakat melalui program berobat gratis cukup menggunakan KTP.

Program ini menjadi salah satu upaya mengurangi hambatan administratif ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Aulia berharap pengembangan fasilitas, pemenuhan tenaga medis, dan kemudahan akses pelayanan tersebut dapat berjalan dalam satu sistem kesehatan daerah yang terintegrasi.

Baca juga  Pemdes Lebak Cilong Turunkan Stunting 80 Persen, Rahasianya Ada di Intervensi Dini dan Kolaborasi

Dalam kesempatan itu, Aulia turut menyampaikan perkembangan sejumlah indikator pembangunan kesehatan di Kukar.

Angka stunting di daerah tersebut disebut mulai mengarah ke kisaran 12 persen, setelah sebelumnya berada di sekitar 14 persen.

Sementara capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan telah melampaui 70 persen.

Capaian tersebut, menurut Aulia, merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur pelayanan kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit hingga organisasi profesi kesehatan.

Ke depan, pemerintah daerah berharap seluruh program kesehatan dapat tersusun dalam sistem yang lebih terarah.

Melalui sistem tersebut, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap unsur pelayanan dapat dipetakan secara jelas.

Dengan demikian, evaluasi terhadap kebutuhan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta jangkauan pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terukur.

“Kita berharap semuanya bisa tersusun dan terbingkai dengan rapi dalam sistem kesehatan daerah, sehingga kita sudah bisa memetakan siapa melakukan apa dan pembagian peran serta tugasnya jelas satu dengan yang lain,” pungkas Aulia. (Adv)

Bagikan: