Jalan dan Fasilitas Diperbaiki, Pantai Tanah Merah Dituntut Hasilkan PAD Lebih Besar

Oleh redaksi

pada Minggu, 1 November 2026

Pantai Tanah Merah di Kecamatan Samboja, Kukar (Urbankaltim)
Pantai Tanah Merah di Kecamatan Samboja, Kukar (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai membenahi pengelolaan Pantai Tanah Merah di Kecamatan Samboja setelah menilai potensi pendapatan dari objek wisata tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Pembenahan ini menjadi perhatian karena pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk meningkatkan infrastruktur kawasan wisata, termasuk memperbaiki akses jalan yang sebelumnya rusak dan bergelombang.

Dengan investasi tersebut, Pantai Tanah Merah diharapkan tidak hanya semakin nyaman dikunjungi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan pembenahan pengelolaan dilakukan setelah pihaknya menyoroti sejumlah persoalan yang berlangsung cukup lama. Salah satunya menyangkut mekanisme penarikan tarif masuk yang dinilai belum berjalan tertib.

Rendi mengaku menemukan kondisi pengelolaan yang cenderung tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun.

Bahkan, sejak dirinya masih kecil hingga dewasa di Samboja, orang-orang yang bertugas menjaga kawasan pantai tersebut dinilainya masih sama.

Baca juga  ASN Kukar Punya Jam Kerja Baru di Ramadan 1446 H, Berikut Rinciannya!

Situasi itu memunculkan persoalan dalam penerapan tarif kepada pengunjung.

Sebagian pengunjung dikenakan biaya masuk, sementara lainnya justru bisa menikmati kawasan wisata tanpa membayar.

“Dari saya lahir sampai besar di Samboja, saya melihat orangnya itu-itu saja yang menjaga pantai. Kadang ada yang digratiskan, kadang ada yang dimintai uang,” ungkap Rendi.

Pergantian kepengurusan kemudian dilakukan untuk memperbaiki tata kelola kawasan wisata.

Dalam prosesnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat turut dilibatkan, termasuk dalam pengawasan aktivitas kawasan pada malam hari.

Menurut Rendi, pembenahan tersebut mulai memperlihatkan perkembangan positif. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari LPM, penerimaan wisata menunjukkan peningkatan meskipun kepengurusan baru belum berjalan genap satu tahun.

Sebelumnya, PAD yang dihasilkan Pantai Tanah Merah disebut hanya berkisar Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun.

Rendi menyebut peningkatan penerimaan mulai memungkinkan pengelola menyelesaikan sejumlah kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas secara mandiri.

Potensi pendapatan kawasan wisata ini juga dinilai tidak sebatas berasal dari tiket masuk.

Baca juga  Kemarau Diprediksi Datang Lebih Cepat, Pemkab Kukar Siapkan Void Bekas Tambang untuk Irigasi Sawah

Aktivitas pengunjung yang menginap maupun berkemah turut membuka peluang penerimaan yang bisa dikelola secara lebih optimal.

“Belum sampai satu tahun, berdasarkan informasi dari LPM, hasilnya sudah meningkat. Bahkan, berbagai kebutuhan pembangunan sudah bisa diselesaikan,” jelasnya.

Bagi pemerintah daerah, peningkatan penerimaan tersebut menjadi penting karena pengembangan destinasi wisata membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan.

Infrastruktur yang sudah dibangun perlu dirawat, sementara fasilitas yang tersedia harus terus ditingkatkan agar mampu menarik lebih banyak pengunjung.

Rendi menegaskan, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem pengelolaan.

Sebab, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah perlu memberikan manfaat yang sebanding, termasuk melalui peningkatan pendapatan wisata.

Pemkab Kukar telah mengalokasikan sekitar Rp8 miliar dari APBD untuk mendukung pengembangan Pantai Tanah Merah.

Salah satu prioritasnya adalah memperbaiki akses jalan menuju kawasan tersebut agar lebih mudah dijangkau wisatawan.

Baca juga  Dinsos Kukar Dorong Penguatan Infrastruktur Ramah Disabilitas di Ruang Publik

Karena itu, pembenahan pengelolaan tidak boleh berhenti pada pergantian orang yang bertugas.

Sistem penerimaan, pengawasan, hingga pemanfaatan pendapatan perlu berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dengan tata kelola yang lebih profesional, potensi ekonomi dari aktivitas wisata diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Rendi juga berharap perubahan pengelolaan Pantai Tanah Merah dapat menjadi contoh bagi objek wisata lain di Kukar.

Menurutnya, pembangunan fisik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai pengelolaan penerimaan yang tertib.

Ia mengingatkan bahwa pendapatan dari objek wisata seharusnya dapat kembali mendukung pembangunan daerah, termasuk pemeliharaan fasilitas dan pengembangan destinasi agar semakin kompetitif.

“Kita sudah menghabiskan sekitar Rp8 miliar dari APBD Kukar untuk membangun fasilitas dan memperbaiki jalan menuju kawasan wisata. Tetapi kalau pendapatan yang seharusnya kembali ke Kukar hanya sekitar Rp150 juta sampai Rp200 juta per tahun, kapan pembangunan bisa terus dilakukan,” pungkas Rendi. (Adv)

Bagikan: