URBANKALTIM.COM, JAKARTA – Dampak konflik di Timur Tengah mulai terasa di dalam negeri. Harga plastik di Indonesia dilaporkan melonjak tajam akibat terganggunya pasokan bahan baku.
Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, menyebut kenaikan ini dipicu oleh tersendatnya distribusi nafta. Bahan baku utama plastik itu banyak dipasok dari kawasan yang kini terdampak perang.
Fajar menjelaskan harga nafta mengalami lonjakan signifikan dalam waktu singkat. Kondisi ini langsung berdampak pada biaya produksi plastik di Indonesia.
Dalam sebulan terakhir, harga bahan baku tersebut disebut naik hingga sekitar 45 persen. Kenaikan ini kemudian mendorong harga plastik di tingkat industri ikut terkerek.
Bahkan di sektor makanan dan minuman, harga plastik kemasan dilaporkan naik hingga 50 persen. Kenaikan ini terjadi setelah momentum Idulfitri.
“Yang jelas memang nanti harga akan ada di keseimbangan baru,” kata Fajar, Minggu (5/4/26).
Ia menegaskan harga plastik tidak akan kembali seperti sebelum konflik terjadi. Industri kini harus beradaptasi dengan kondisi baru.
“enggak mungkin harga kembali lagi seperti sebelum krisis perang ini,” ujar dia.
Fajar menilai konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi faktor utama terganggunya pasokan. Kawasan Timur Tengah selama ini menjadi sumber penting bahan baku plastik.
Ketergantungan tersebut membuat industri dalam negeri rentan terhadap gejolak global. Saat pasokan terganggu, produksi ikut terhambat.
Sejumlah pelaku industri bahkan mengaku saat ini berada dalam mode bertahan. Mereka harus menyesuaikan strategi produksi agar tetap berjalan.
Untuk menghadapi kondisi ini, pelaku industri didorong melakukan inovasi. Salah satunya dengan mengombinasikan bahan baku plastik dengan material lain.
Selain itu, penggunaan bahan daur ulang juga mulai ditingkatkan. Langkah ini dinilai dapat membantu menekan biaya produksi.
Produsen juga diminta mencari alternatif bahan baku selain nafta. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain kondensat, LPG, dan propana.
Di sisi lain, pemerintah didorong untuk menyesuaikan kebijakan terkait bahan baku alternatif. Hal ini dinilai penting agar industri tetap kompetitif. (UK)
