TENGGARONG – Isu pemberdayaan penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Selasa (22/4/2025).
Mengangkat tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”, forum ini melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat luas, termasuk kelompok disabilitas, akademisi, organisasi masyarakat, Forum TJSP, DPRD, TNI-Polri, camat, dan kepala OPD.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengatakan bahwa Musrenbang ini dirancang sebagai forum diskusi lintas sektor, dengan berbagai isu prioritas seperti konektivitas infrastruktur, ketahanan pertanian, alih fungsi lahan eks tambang, dan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
“Ini semua menjadi catatan kami untuk kemudian disusun dalam RKPD Kukar tahun 2026 nanti. Semua adalah keperluan masyarakat,” jelas Edi.
Dalam forum ini, kelompok disabilitas mengajukan usulan terkait aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, lapangan kerja yang ramah disabilitas, serta layanan kesehatan yang lebih responsif.
Bupati Edi menyampaikan bahwa masukan dari kelompok disabilitas akan menjadi pertimbangan penting dalam arah kebijakan ke depan, agar pembangunan Kukar inklusif dan berkeadilan.
Selain itu, RKPD Kukar 2026 juga diharmonisasikan dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Kaltim, salah satunya program “Gratis Pol” dari Pemprov Kaltim.
“Sinergisitas ini akan kami dorong di tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Sebagai wujud konkrit kerja bersamanya, dan betul-betul sudah tertuang dalam dokumen perencanaan ini,” tutupnya. (Adv)
