Urban, Kutim – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas kembali membuahkan hasil. Melalui program Pola Pembibitan (Polbit) Kementerian Perhubungan, Kutai Timur berhasil memperoleh alokasi beasiswa ikatan dinas terbanyak di Indonesia, mengungguli kuota yang diterima sejumlah pemerintah daerah lainnya.
Pencapaian tersebut lahir setelah Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan, Suharto, di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Sekretaris Daerah Kutai Timur Rizali Hadi bersama pihak PTDI-STTD Bekasi.
Dari kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berhasil mengamankan 20 kursi pendidikan ikatan dinas. Sebanyak 10 peserta akan mengikuti Program Diploma III pada 2027, sedangkan 10 peserta lainnya menempuh Program Diploma IV pada 2028. Angka tersebut jauh melampaui kuota yang biasanya diterima daerah lain, yang rata-rata hanya berkisar dua hingga lima orang.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur, Masrianto Suriansyah, menjelaskan keberhasilan memperoleh kuota besar tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga teknis transportasi yang terus meningkat.
“Program ini merupakan investasi untuk masa depan daerah. Kita tidak hanya membangun sarana transportasi, tetapi juga mempersiapkan SDM yang nantinya akan mengelola seluruh sistem transportasi di Kutai Timur,” katanya, Minggu (2/8/2026).
Masrianto mengungkapkan, hingga kini Dinas Perhubungan Kutai Timur masih membutuhkan tambahan tenaga teknis. Kondisi itu menjadi tantangan karena instansi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan transportasi darat, laut, dan udara yang terus berkembang mengikuti laju pembangunan daerah.
Melalui skema Pola Pembibitan, peserta yang berasal dari Kutai Timur akan menjalani pendidikan di perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Setelah menyelesaikan studi, mereka diprioritaskan kembali ke daerah untuk mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perhubungan Kutai Timur.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak memengaruhi alokasi formasi CPNS jalur umum. Dengan kata lain, kuota ASN yang berasal dari program ikatan dinas berdiri sendiri sehingga tidak mengurangi kesempatan masyarakat mengikuti seleksi CPNS reguler.
“Selama ini keterbatasan SDM menjadi salah satu tantangan kami. Berkat dukungan Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, mulai tahun 2027 kita dapat mengirimkan 10 taruna untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas di STTD Bekasi,” ujarnya.
Berbeda dengan beasiswa reguler, program Polbit mengharuskan seluruh penerima kembali ke daerah asal setelah lulus. Kebijakan tersebut dirancang agar investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pembangunan Kutai Timur.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai pembangunan sektor transportasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan infrastruktur baru. Kehadiran tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya menjadi faktor penting agar pelayanan transportasi dapat berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ikatan dinas memastikan lulusan kembali mengabdi di Kutai Timur. Dengan begitu, pembangunan transportasi ke depan akan didukung oleh SDM yang kompeten, profesional, dan memahami kondisi daerah,” pungkas Masrianto.
