URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Tradisi Belimbur dalam rangkaian Erau Adat Kutai 2026 bukan sekadar momen siram-siraman. Di balik kemeriahannya, terdapat tata krama adat yang wajib dipatuhi masyarakat.
Puncak Belimbur dijadwalkan berlangsung Minggu (27/9/2026). Masyarakat yang ikut meramaikan tradisi tersebut diingatkan tidak asal menyiram, terlebih kepada kelompok yang mendapat perlindungan dalam ketentuan adat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar), Heriansyah, mengatakan ketentuan pelaksanaan Belimbur telah disampaikan melalui titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang dipasang di sejumlah tempat umum.
Heriansyah, yang juga dikenal sebagai Pangeran Noto Negoro Kesultanan Kukar Ing Martadipura, menegaskan titah tersebut menjadi pedoman masyarakat dalam menjaga tata krama selama Belimbur.
“Jadi titah Ayahanda Sultan itu sudah kita pasang di beberapa tempat umum, itu kaitannya untuk bagaimana nanti pada saat tata krama dalam hal berlimbur itu,” kata Heriansyah, Sabtu (26/9/2026).
Salah satu ketentuan yang ditekankan adalah larangan menggunakan air kotor untuk menyiram. Masyarakat juga tidak diperbolehkan menjadikan lansia, balita maupun anak-anak di bawah umur sebagai sasaran siraman.
“Hal berlimbur itu tidak boleh menggunakan air yang kotor, kemudian menyiram orang tua yang sudah lansia, kemudian anak-anak balita dan anak-anak yang di bawah umur itu tidak boleh kita siram,” tegasnya.
Heriansyah mengingatkan aturan tersebut bukan sekadar imbauan. Ketentuan itu merupakan bagian dari titah Sultan sehingga wajib dihormati.
Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan Belimbur, terutama jika masuk kategori berat, dapat berujung pada penerapan hukum adat maupun hukum positif.
“Himbauan itu sangat penting dan titah sultan itu apabila dilanggar, harapan kami ini masyarakat bisa mematuhinya. Apabila dilanggar, maka nanti akan dikenakan hukum adat dan hukum positif,” ujarnya.
Kondisi kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah Kukar juga tidak menjadi alasan untuk mengubah ketentuan Belimbur.
Menurut Heriansyah, aturan tersebut merupakan pakem adat yang telah dititahkan Sultan sehingga pelaksanaannya tidak bisa diubah sembarangan.
“Ini sudah pakem, adat itu tidak boleh dirubah-rubah selama itu memang sudah dititahkan oleh sultan, itu tetap harus seperti ini,” jelasnya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya mengejar kemeriahan saat Belimbur. Tradisi tersebut tetap harus berlangsung dengan memperhatikan batasan dan tata krama adat.
Pengawasan pun disiapkan untuk mengantisipasi pelaksanaan yang keluar dari ketentuan.
Heriansyah mengatakan pihaknya sebelumnya melibatkan organisasi masyarakat untuk membantu memantau jalannya Belimbur. Salah satunya Remaong Kutai Berjaya.
“Sementara ini sih ada ormas yang kita minta bantu yaitu Remaong Kutai Berjaya tapi tahun ini kita masih menunggu apakah mereka siap atau tidak untuk memantau itu,” ungkapnya.
Selain pengawasan, area pelaksanaan Belimbur juga dibatasi. Tahun ini, wilayah pengendalian diarahkan hingga Pal 5 dan Mangkurawang.
Pembatasan tersebut dilakukan agar pergerakan masyarakat lebih mudah dikontrol sekaligus menekan potensi pelanggaran selama tradisi berlangsung.
“Tapi terkait dengan itu tentu ada wilayah-wilayah untuk mempersempit proses supaya nanti bisa kita kendalikan yaitu wilayahnya kita batasi sampai di Pal 5 aja, kemudian sampai ke Mangkurawang,” tuturnya.
Pengamanan juga melibatkan kepolisian. Heriansyah menyebut aparat melakukan pemetaan untuk mengantisipasi kepadatan dan potensi gangguan pada pelaksanaan hari terakhir Erau.
“Jadi semuanya bergabung supaya kontrolnya dan pihak polisian juga sedang melakukan mapping terkait dengan hari terakhir ini bagaimana proses pengamanannya itu bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (Adv)
