URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Tenggarong tak ingin diposisikan sekadar sebagai tempat berdirinya kantor-kantor pemerintahan. Di usia 244 tahun, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu ingin didorong menjadi gambaran tentang bagaimana daerah ini dibangun.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut Tenggarong memiliki posisi strategis karena menjadi wajah pertama Kukar. Karena itu, kualitas kota harus ikut mencerminkan kualitas pembangunan, pelayanan hingga kehidupan masyarakatnya.
“Kita ingin Tenggarong menjadi etalase Kukar. Bukan etalase yang hanya indah dilihat, tetapi kota yang mencerminkan kualitas pembangunan, kualitas pelayanan, kualitas masyarakat dan kualitas peradaban kita,” ujar Aulia dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar dalam rangka HUT ke-244 Kota Tenggarong, Senin (28/9/2026).
Bagi Aulia, predikat sebagai ibu kota daerah membawa konsekuensi lebih besar. Tenggarong tidak hanya dituntut menjadi pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga ruang hidup yang mampu menunjukkan perkembangan Kukar secara keseluruhan.
Peringatan HUT ke-244 Tenggarong tahun ini mengangkat tema “Manunggal Raja Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya”.
Menurut Aulia, tema tersebut merefleksikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Usia 244 tahun, kata dia, juga tidak semestinya dipandang sebatas angka.
Di dalamnya terdapat perjalanan sejarah, kebudayaan, perjuangan dan kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara yang terus berkembang hingga sekarang.
Sejarah Tenggarong bermula ketika Sultan Aji Muhammad Muslihuddin atau Aji Imbut memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ke Tepian Pandan pada 28 September 1782.
Kawasan itu kemudian dikenal sebagai Tangga Arung dan berkembang menjadi Tenggarong. Dari pusat pemerintahan Kesultanan tersebut, kota ini tumbuh sebagai salah satu pusat kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Kutai.
Kini, setelah 244 tahun, Aulia ingin ukuran kemajuan Tenggarong tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Penataan kawasan perkotaan, ruang publik, transportasi, pelayanan pemerintahan hingga pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari arah pembangunan kota.
Pariwisata juga dipandang memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Namun, modernisasi Tenggarong tidak diarahkan untuk menghapus identitas yang sudah terbentuk selama ratusan tahun.
Kesultanan, Erau, keraton, Museum Mulawarman, seni, tradisi, bahasa hingga kuliner Kutai tetap menjadi bagian dari wajah kota.
Bagi Aulia, kekayaan budaya tersebut bukan sekadar peninggalan sejarah. Jika dikelola dengan baik, kebudayaan dapat menjadi modal untuk mengembangkan pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat identitas Tenggarong.
Tantangan pembangunan, kata dia, semakin besar di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh membuat pemerintah kehilangan ruang untuk berinovasi.
Sebaliknya, keterbatasan anggaran harus mendorong pemerintah menentukan prioritas dan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
Aulia mendorong pemerintah, DPRD, Kesultanan, dunia usaha, akademisi, komunitas, pemuda dan masyarakat mengambil peran dalam mengembangkan Tenggarong.
Sebab, membangun ibu kota Kukar tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah.
“Keterbatasan fiskal justru harus membuat kita lebih kreatif, lebih selektif, lebih efisien dan lebih kuat dalam bergotong royong,” tutup Aulia. (Adv)
