Pemkab Kukar Siapkan Beasiswa Penuh untuk Cetak SDM Sesuai Kebutuhan OPD

Oleh redaksi

pada Minggu, 8 November 2026

Sekda Kukar, Sunggono (Urbankaltim)
Sekda Kukar, Sunggono (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memanfaatkan program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui skema beasiswa tematik, pemerintah daerah memberikan pembiayaan pendidikan secara penuh bagi mahasiswa yang menempuh bidang studi sesuai kebutuhan sektor pemerintahan.

Program ini tidak hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli di sejumlah bidang yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan Beasiswa Kukar Idaman Terbaik memiliki dua skema utama, yakni beasiswa stimulan dan beasiswa tematik.

Keduanya memiliki mekanisme pembiayaan serta sasaran penerima yang berbeda.

Beasiswa stimulan diberikan untuk membantu sebagian kebutuhan biaya pendidikan mahasiswa.

Besaran bantuannya ditetapkan sama tanpa membedakan perguruan tinggi tempat penerima menempuh pendidikan.

Sementara beasiswa tematik dirancang lebih spesifik.

Pemerintah daerah menentukan bidang pendidikan berdasarkan kebutuhan tenaga ahli di OPD, kemudian menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan calon SDM sesuai bidang tersebut.

Baca juga  20 Desa di Muara Kaman Berpotensi Terbagi, Pemekaran Didorong untuk Dekatkan Pelayanan

“Beasiswa tematik itu diperuntukkan bagi OPD yang tidak memiliki SDM untuk bidang yang dimaksud. Contohnya, kerja sama Dishub dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi. Itu seluruh pembiayaannya kita tanggung,” jelas Sunggono.

Salah satu penerapan beasiswa tematik dilakukan melalui kerja sama Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga profesional di bidang transportasi.

Pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan mahasiswa yang mengikuti program tersebut.

Selain sektor transportasi, Pemkab Kukar juga menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ).

Program ini ditujukan untuk menyiapkan SDM profesional di bidang keagamaan.

Kebutuhan tenaga ahli tersebut berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah program pemerintah daerah, termasuk Gerakan Etam Mengaji (Gema).

Dengan skema ini, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan tenaga ahli pemerintah daerah diupayakan berjalan beriringan.

Baca juga  Peringatan HKN ke-62, Pemkab Kukar Perkuat Pelayanan Kesehatan hingga Desa

Pemerintah tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, tetapi juga memetakan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung program pembangunan.

Sunggono mengatakan, penerima Beasiswa Kukar Idaman Terbaik berasal dari berbagai kelompok.

Selain masyarakat umum, program tersebut juga dapat dimanfaatkan pegawai di lingkungan OPD yang ingin melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensi.

“Yang menerima beasiswa itu macam-macam, ada pegawai dan ada juga masyarakat umum. Ada pegawai yang berada di OPD dan ingin melanjutkan kuliah,” tuturnya.

Meski memberikan dukungan pembiayaan secara penuh untuk program tematik, Pemkab Kukar tetap menerapkan persyaratan akademik bagi penerima beasiswa.

Mahasiswa yang memperoleh pembiayaan penuh diwajibkan mempertahankan indeks prestasi (IP) minimal 3,0.

Ketentuan tersebut, antara lain, diberlakukan bagi penerima beasiswa yang menempuh pendidikan di Telkom.

Sementara penerima beasiswa stimulan diwajibkan mempertahankan IP minimal 2,75.

Baca juga  ASN Kukar WFH Mulai 10 April, Pengawasan Kinerja Diperketat

Pemerintah daerah juga menerapkan evaluasi terhadap perkembangan akademik penerima.

Apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan, terdapat konsekuensi berupa kewajiban mengembalikan dana pendidikan yang telah diberikan.

Sunggono mengungkapkan, pada tahun ini terdapat satu mahasiswa penerima beasiswa dari Telkom yang diwajibkan mengembalikan dana pendidikan karena tidak memenuhi standar IP yang ditetapkan.

Namun, sebelum menjatuhkan sanksi, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan mahasiswa dan pihak perguruan tinggi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab penurunan prestasi sekaligus mencari kemungkinan solusi perbaikan.

Jika diperlukan, pihak kampus dapat diminta memberikan kelas tambahan agar mahasiswa memiliki kesempatan memperbaiki capaian akademiknya.

“Kalau ada penurunan nilai, kita komunikasikan dengan pihak kampus dan mahasiswanya untuk mencari tahu apa masalahnya. Jika diperlukan, kita minta pihak kampus memberikan kelas tambahan untuk memperbaiki nilainya. Tetapi kalau tetap tidak bisa memenuhi ketentuan, berarti dana yang sudah diberikan harus dikembalikan,” pungkas Sunggono. (Adv)

Bagikan: