TENGGARONG – Minimnya pembina bersertifikat menjadi persoalan krusial yang kini menghambat kualitas kegiatan kepramukaan di sejumlah kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar). Masalah ini tak hanya berdampak pada keberlanjutan program, namun juga menyangkut standar teknis dan keamanan kegiatan yang wajib mengikuti pedoman resmi gerakan pramuka.
Kepala Bidang Kepramukaan Dispora Kukar, Nopan Solihin, menegaskan pentingnya pembina yang memiliki sertifikasi dan kompetensi memadai agar kegiatan dapat berlangsung sesuai aturan.
“Tanpa sertifikasi dan kompetensi, khawatirnya mereka menjalankan kegiatan kepramukaan di luar petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa setiap kegiatan pramuka sudah memiliki aturan baku yang harus ditegakkan. Karena itu, pembina tidak bisa menjalankan program secara sembarangan atau hanya berdasarkan pengalaman saja.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Dispora Kukar berupaya mendorong setiap kuartir ranting agar menyiapkan guru maupun personal yang berpotensi mengikuti pelatihan sertifikasi pembina. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kualitas SDM kepramukaan di tingkat kecamatan hingga sekolah.
Namun, Nopan tak menampik bahwa minimnya pemahaman kepala sekolah dan guru mengenai urgensi sertifikasi pembina masih menjadi tantangan utama. Banyak sekolah belum memberikan perhatian maksimal untuk mengirimkan pembinanya mengikuti pelatihan formal.
“Oleh karena itu, kami perlu lebih intens dalam melakukan komunikasi dan sosialisasi, baik itu di tingkat kuarcap maupun kuaran, agar lebih aktif dalam melihat potensi-potensi SDM yang ada,” pungkasnya.
Dengan penguatan SDM pembina, ia berharap kegiatan kepramukaan di Kukar dapat kembali berjalan konsisten, terarah, dan sesuai standar yang berlaku, sehingga mampu membentuk karakter generasi muda secara optimal. (Adv)
