SANGATTA — Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan beras daerah. Dari kebutuhan tahunan sekitar 34 ribu ton, produksi lokal baru mampu mencapai sekitar 20 ribu ton, sehingga menyisakan defisit hingga 14 ribu ton setiap tahun.
Situasi ini mendorong Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim merancang strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan secara bertahap dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menegaskan bahwa penanganan defisit pangan tidak bisa dilakukan melalui satu program atau dalam satu musim tanam. Diperlukan roadmap yang konsisten minimal lima hingga sepuluh tahun.
“Kita harus jujur bahwa persoalan ini butuh strategi lima sampai sepuluh tahun, tidak bisa selesai dalam satu musim tanam,” ujarnya.
Untuk memperkecil defisit, pemerintah menyiapkan tiga fokus utama yang akan dijalankan secara simultan mulai 2026 hingga 2030, yakni perluasan lahan, perlindungan petani melalui asuransi gagal panen, serta percepatan mekanisasi pertanian.
“Fokus kita adalan perluasan lahan melalui cetak sawah baru, perlindungan petani lewat program asuransi gagal panen dan mekanisasi pertanian,” sebutnya.
Dessy menjelaskan bahwa langkah pertama adalah cetak sawah seluas 1.150 hektare yang dimulai pada awal 2026. Program ini akan dilanjutkan dengan rehabilitasi lahan baku sawah (LBS) yang selama ini tidak produktif.
“Rehabilitasi sudah mulai kita petakan, sebagian lahannya juga sudah lolos verifikasi,” terangnya.
Selain menambah luas tanam, pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas. Saat ini produktivitas rata-rata padi Kutim berada di angka 4,8 ton per hektare.
Melalui intensifikasi lahan baru dan perbaikan irigasi, target produktivitas dinaikkan menjadi 6 ton per hektare.
“Sawah baru yang dicetak biasanya mampu mencapai produktivitas lebih tinggi, sehingga program ini menjadi prioritas dalam jangka pendek dan menengah,” terangnya.
Jika seluruh strategi berjalan sesuai rencana, Kutim ditargetkan dapat mendekati swasembada pangan pada akhir 2030.
Dalam lima tahun pertama, pemerintah menargetkan defisit 14.000 ton dapat ditekan hingga tinggal sepertiganya.
Dessy menegaskan bahwa strategi ini merupakan komitmen jangka panjang, bukan proyek tahunan.
“Karena ketahanan pangan adalah proyek besar yang memerlukan konsistensi,” tegasnya. (Adv)





