SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan yang progresif. Salah satu langkah penting yang sedang dipersiapkan adalah penerapan program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun, yang dinilai sebagai upaya strategis memperluas akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak di Kutai Timur.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyebut bahwa kebijakan ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan berdiri di atas fondasi panjang komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan tinggi gratis yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Dalam sambutannya pada Program Rencana Aksi Daerah Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek), Jumat (21/11/2025), Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa konsistensi pemerintah dalam memberikan pendidikan gratis memberi keyakinan kuat bahwa Kutai Timur mampu menerapkan Wajar 13 Tahun.
“Konsistensi pemerintah dalam memberikan pendidikan tinggi gratis menjadi landasan kita memperluas wajib belajar hingga 13 tahun,” ujarnya.
Ardiansyah menjelaskan bahwa kebijakan menggratiskan kuliah di STIPER dan STIP sejak 2002 merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang yang mengantarkan Kutai Timur memiliki generasi muda yang lebih siap bersaing.
Dengan meningkatnya anggaran pendidikan sejak 2021, pemerintah daerah semakin percaya diri untuk memperluas cakupan layanan pendidikan ke seluruh kecamatan.
Penguatan fasilitas pendidikan, pemerataan guru, dan peningkatan kualitas layanan terus didorong sebagai bagian dari kesiapan menerapkan program wajib belajar yang lebih panjang.
Ardiansyah menegaskan bahwa seluruh anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk terus bersekolah.
Program Wajar 13 Tahun dirancang untuk menutup celah anak putus sekolah, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat wilayah atau menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya menyiapkan regulasi dan landasan hukum yang kuat agar kebijakan ini dapat berjalan tanpa hambatan.
Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga struktur hukum harus bergerak bersama untuk menyusun aturan pendukung yang komprehensif.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri, semua struktur pemerintahan, lembaga pendidikan, dan bidang hukum harus mendukung agar program ini berjalan lancar,” ujarnya.
Selain itu, validasi data melalui Dinas Dukcapil disebut sebagai unsur krusial karena keberhasilan Wajar 13 Tahun sangat bergantung pada ketepatan data usia sekolah.
Data yang akurat akan memastikan tidak ada anak yang terlewat dalam pendataan penerima layanan pendidikan wajib.
Ardiansyah juga menyampaikan optimisme bahwa kombinasi pengalaman panjang menggratiskan pendidikan tinggi, penguatan anggaran, dan dukungan regulasi akan membawa Kutai Timur sukses menjalankan Wajar 13 Tahun.
Menurutnya, perluasan akses pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan Kutai Timur. Semua anak harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama, karena masa depan daerah ini ada di tangan mereka,” pungkasnya. (Adv)
