SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan sekolah negeri.
Dengan wilayah yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta keterbatasan daya tampung sekolah negeri di sejumlah kecamatan, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa sekolah swasta harus dilibatkan dan diperkuat sebagai bagian strategis dalam memperluas akses pendidikan.
Menurut Ardiansyah, sejumlah sekolah negeri di Kutai Timur kini berada pada titik jenuh, terutama di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk cepat.
Kondisi ini membuat para siswa sulit mendapatkan ruang belajar jika penanganannya hanya mengandalkan pembangunan sekolah negeri.
“Pemerataan pendidikan tidak boleh terpaku pada sekolah negeri semata. Sekolah swasta tetap harus diperkuat sehingga total daya tampung keseluruhan dapat meningkat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pada beberapa wilayah, sekolah swasta justru menjadi penopang utama layanan pendidikan.
Kehadirannya membantu mengisi kekosongan ruang belajar, terutama di lokasi yang memiliki keterbatasan lahan atau tidak memungkinkan pembangunan sekolah negeri baru.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan perlakuan yang lebih inklusif terhadap sekolah swasta, mulai dari dukungan insentif, bantuan penguatan sarana prasarana, hingga pendampingan peningkatan manajemen sekolah.
Dalam konteks pemerataan APK, Ardiansyah menegaskan bahwa kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta menjadi kunci keberhasilan.
Penguatan kedua sektor secara bersamaan akan meningkatkan total kapasitas pendidikan Kutai Timur secara signifikan.
Selain itu, ia menyoroti tantangan geografis Kutai Timur yang luas dan berpenduduk terpencar. Kondisi ini membuat pemerintah tidak bisa mengandalkan satu jenis intervensi.
Di daerah yang sulit dijangkau atau tidak memungkinkan untuk membangun sekolah negeri, sekolah swasta menjadi solusi cepat dan realistis.
Ardiansyah juga menekankan peran program Sitisek yang akan membantu pemerintah memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi tambahan.
Data yang dihimpun dari lapangan akan menjadi basis untuk menentukan lokasi prioritas bantuan, termasuk untuk sekolah swasta yang kekurangan fasilitas.
Ia menambahkan bahwa sekolah swasta juga berpotensi menjadi jaring pengaman bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Dengan dukungan pemerintah, sekolah swasta dapat membuka ruang pendidikan yang lebih terjangkau dan inklusif.
Ardiansyah mengingatkan bahwa peningkatan APK bukan hanya persoalan administrasi, tetapi strategi untuk memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
Pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong peran lintas sektor, termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan swasta, untuk bekerja bersama mempercepat pemerataan akses pendidikan.
Ardiansyah menyampaikan optimismenya bahwa melalui penguatan sekolah negeri dan swasta secara simultan, Kutai Timur dapat mencapai target APK yang lebih merata.
“Jika seluruh sektor bergerak bersama, akses pendidikan akan makin terbuka dan kualitas hidup masyarakat kita ikut naik,” pungkasnya.(Adv)
