URBANKALTIM.COM – Resolusi untuk membatasi kewenangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam perang Iran kembali gagal di Senat Amerika Serikat. Penolakan ini membuat Trump tetap memegang kendali penuh atas arah konflik, Kamis (16/4/2026).
Pemungutan suara menjadi yang keempat kalinya upaya tersebut kandas. Resolusi War Powers kembali tidak mendapat dukungan mayoritas dan ditolak dengan selisih tipis suara.
Hasil voting menunjukkan polarisasi tajam di Senat Amerika Serikat. Mayoritas anggota memilih berdasarkan garis partai.
Seorang senator dari Partai Republik mendukung resolusi, sementara satu anggota Demokrat justru menolaknya. Namun, komposisi suara tetap tidak cukup untuk meloloskan aturan tersebut.
Upaya ini dilakukan untuk membatasi kewenangan presiden dalam melancarkan aksi militer. Konstitusi AS sendiri menempatkan keputusan perang di tangan Kongres, kecuali dalam kondisi darurat.
Sejumlah senator mengkritik kebijakan Trump yang dinilai melampaui kewenangan. Mereka juga menilai perang yang berlangsung tidak dikelola dengan baik.
Salah satu senator menyoroti biaya besar dan dampak luas konflik tersebut. Selain menelan korban jiwa, perang juga disebut memicu ketidakstabilan kawasan dan tekanan ekonomi global.
“Kita tidak boleh mengabaikan betapa luar biasanya bahwa kepemimpinan Partai Republik di Senat kita telah menolak untuk melakukan pengawasan apa pun,” ujar Senator AS, Chris Murphy.
Di sisi lain, kubu pendukung Trump menilai langkah presiden sudah tepat. Mereka beranggapan tindakan militer merupakan bagian dari tugas melindungi kepentingan nasional.
“Tertulis di situ bahwa Presiden Trump berkata: ‘Tundukkan ekormu di antara kedua kakimu dan lari’,” kata Senator AS, Jim Risch.
Meski berulang kali gagal, upaya pembatasan kewenangan presiden dipastikan akan terus diajukan. Para legislator berkomitmen membawa resolusi serupa setiap pekan.
Namun, peluang keberhasilannya dinilai kecil. Bahkan jika lolos di Kongres, kebijakan tersebut masih bisa diveto oleh Trump.
Dalam waktu dekat, Kongres akan menghadapi ujian lebih besar. Jika konflik mencapai 60 hari, maka diperlukan persetujuan resmi untuk melanjutkan operasi militer.
Jika tidak, pemerintah AS wajib mulai menarik pasukan dari wilayah konflik. (UK)
