URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari operasional Pasar Tangga Arung Square.

Sejak pertama kali diresmikan pada awal Januari 2026, kontribusi yang masuk ke kas daerah dinilai jauh dari ekspektasi.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengaku terkejut setelah mengetahui angka PAD yang dihasilkan dari kawasan tersebut.

Ia menilai capaian tersebut tidak sebanding dengan besarnya investasi pembangunan yang telah digelontorkan pemerintah daerah.

Menurutnya, dari berbagai sumber seperti retribusi, parkir, dan sewa lapak, total pendapatan hanya berkisar ratusan juta rupiah.

Kondisi ini mendorong memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan yang selama ini berjalan.

“Kami akhirnya geram dengan PAD yang dihasilkan. Pasar Tanggaru Square baru 200 juta dalam tiga bulan,” tegasnya.

Rendi Solihin kemudian mengungkap salah satu penyebab utama rendahnya pendapatan tersebut.

Ia menemukan adanya pembagian hasil parkir yang dinilai tidak proporsional antara pemerintah dan pihak ketiga.

Dalam skema yang berjalan saat ini, sebagian besar pendapatan parkir justru dinikmati oleh pengelola eksternal.

Hal ini dinilai tidak logis mengingat fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran pemerintah.

“Ternyata pembagiannya 90 banding 10. Enak banget, 90 persen ke pihak ketiga,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika aset dibangun oleh pemerintah, maka seharusnya porsi terbesar juga kembali ke daerah.

Skema saat ini dianggap tidak mencerminkan keadilan pengelolaan aset publik.

Pemerintah daerah memastikan tidak akan berlarut dalam kondisi ini.

Evaluasi besar terhadap sistem pengelolaan pasar akan segera dilakukan sebagai langkah perbaikan.

Rendi menegaskan fokus utama saat ini bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan sistem yang lebih sehat dan menguntungkan daerah ke depan.

“Kita nggak usah cari siapa yang salah. Kita mau menata yang lebih baik,” tutupnya. (UK)