SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang hingga kini masih muncul di sejumlah wilayah, bukan karena tidak tersedianya fasilitas pendidikan, tetapi akibat pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan keluarga.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penyebab sosial seperti pergaulan, minimnya bimbingan orang tua, hingga kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung belajar sering kali menjadi faktor dominan yang membuat anak terputus dari pendidikan.
Pandangan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek) pada beberapa waktu lalu.
Dalam penjelasannya, Bupati menyatakan bahwa tidak semua kasus ATS lahir dari kesulitan biaya.
Banyak keluarga sebenarnya mampu atau sudah menerima bantuan pemerintah, namun anak tetap keluar dari sekolah karena kurangnya pendampingan di rumah.
Untuk mempertegas hal itu, ia mencontohkan laporan dari kawasan Simpang Tiga Sangatta Utara, tempat sejumlah anak ditemukan berhenti sekolah karena pergaulan dan lingkungan sekitar yang kurang mendukung proses pendidikan.
“Kalau ada laporan anak tidak sekolah saya siap datang langsung karena persoalan seperti ini tidak bisa hanya diselesaikan dari kantor,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, persoalan ATS sering kali membutuhkan pendekatan personal agar pemerintah dapat memahami akar masalah sebenarnya.
Data administratif hanya menunjukkan kondisi umum, tetapi tidak mampu menjelaskan dinamika rumah tangga atau relasi sosial yang mempengaruhi anak.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus turun langsung dalam menangani kasus seperti ini.
Dari kunjungan lapangan, penyebab spesifik dapat ditemukan, mulai dari konflik keluarga, ketiadaan pengawasan, hingga pengaruh lingkungan bermain anak yang tidak kondusif.
Ardiansyah juga menggarisbawahi bahwa beberapa anak sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk kembali bersekolah, namun kurangnya dukungan orang tua membuat mereka tidak memiliki arah.
Dalam situasi seperti itu, lingkungan yang negatif semakin memperburuk peluang anak untuk kembali belajar.
Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat intervensi yang menyasar tiga aspek: edukasi bagi orang tua, bantuan sosial bagi keluarga rentan, dan penempatan anak ke jalur pendidikan yang sesuai—baik sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.
Ia menegaskan bahwa latar belakang ekonomi keluarga tidak boleh menjadi alasan anak berhenti sekolah.
Pemerintah, menurutnya, wajib hadir untuk memastikan setiap anak mempunyai akses belajar yang layak.
“Tidak peduli keluarganya pemulung atau buruh, kalau dia punya anak dan tidak sekolah itu kewajiban pemerintah untuk turun tangan,” pungkasnya. (Adv)
