Dinkes Kukar Siapkan Berbagai Skema untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Oleh redaksi

pada Kamis, 12 November 2026

Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah (Urbankaltim)
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan yang terus dibenahi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).

Kebutuhan tenaga medis di sejumlah wilayah, terutama kawasan pelosok dan desa, mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar mencari berbagai alternatif pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

Upaya tersebut tidak hanya mengandalkan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN).

Pemerintah daerah juga memanfaatkan sejumlah skema lain, mulai dari penugasan khusus pemerintah pusat, tenaga melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga dukungan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

Kepala Dinkes Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan membutuhkan dukungan dari berbagai sumber.

Sebab, kebutuhan pelayanan di setiap wilayah tidak selalu sama, sementara pemerataan tenaga medis masih menghadapi tantangan geografis.

Menurutnya, pemerintah daerah terus mengoptimalkan seluruh peluang yang tersedia agar kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan medis dapat diatasi secara bertahap.

“Pemenuhan tenaga kesehatan ini terus kita upayakan melalui berbagai sumber. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu skema,” ujar Ismi saat ditemui, Kamis (12/11/26).

Baca juga  Rendi Solihin Geram Soal Pembagian Retribusi Tangga Arung Square, 90 Persen Dinikmati Pihak Ketiga

Kebutuhan tenaga kesehatan di Kukar tidak hanya menyangkut dokter, tetapi juga tenaga perawat, bidan, dan profesi kesehatan lainnya yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, Dinkes Kukar tidak membatasi pemenuhan kebutuhan tersebut melalui jalur pengangkatan ASN.

Skema penugasan khusus dari pemerintah pusat juga dimanfaatkan untuk membantu mengisi kebutuhan tenaga medis di daerah.

Selain itu, dukungan tenaga melalui BLUD menjadi alternatif lain yang dapat dimaksimalkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan operasionalnya.

Pendekatan melalui beberapa skema tersebut dinilai penting mengingat luas wilayah Kukar dan kondisi geografis antarkecamatan yang berbeda.

Distribusi tenaga kesehatan pun membutuhkan perencanaan agar fasilitas pelayanan di wilayah pelosok tidak tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan.

Dinkes Kukar juga memperluas kolaborasi dengan perangkat daerah lain, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk mendukung penempatan tenaga kesehatan di tingkat desa.

Baca juga  Dispora Kukar Dorong Komunitas Lari jadi Motor Budaya Hidup Sehat di Daerah

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong penyediaan tenaga perawat dan bidan di desa melalui dukungan pembiayaan BKKD.

Skema ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Dengan keberadaan tenaga kesehatan di tingkat desa, warga diharapkan lebih mudah mendapatkan pelayanan awal tanpa harus selalu menjangkau fasilitas kesehatan yang berada jauh dari permukiman.

Kolaborasi dengan DPMD juga diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kesehatan dengan kondisi masing-masing desa.

Terlebih, karakteristik wilayah Kukar membuat pemerataan pelayanan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh kecamatan.

Ismi menjelaskan, dukungan pembiayaan tersebut diharapkan membantu pemerintah desa dalam menyediakan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Untuk tenaga perawat dan bidan di desa, kita juga berkolaborasi dengan DPMD,” jelasnya.

Selain mengoptimalkan sumber daya di tingkat kabupaten dan desa, Dinkes Kukar juga menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dukungan lintas pemerintahan tersebut terutama dibutuhkan untuk memenuhi tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu, termasuk dokter spesialis.

Baca juga  Kemarau Diprediksi Datang Lebih Cepat, Pemkab Kukar Siapkan Void Bekas Tambang untuk Irigasi Sawah

Ketersediaan dokter spesialis menjadi perhatian karena pelayanan kesehatan lanjutan membutuhkan tenaga medis sesuai bidang keahliannya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah turut mengupayakan dukungan pemerintah provinsi untuk memperkuat ketersediaan tenaga spesialis.

Ismi menegaskan, pemenuhan tenaga kesehatan tidak dapat hanya bergantung pada kemampuan anggaran maupun kebijakan rekrutmen pemerintah kabupaten.

Seluruh sumber daya yang tersedia perlu digerakkan melalui koordinasi lintas sektor agar kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dapat terpenuhi.

Dengan berbagai skema tersebut, Dinkes Kukar berharap distribusi tenaga kesehatan semakin merata.

Masyarakat di wilayah perkotaan maupun pelosok diharapkan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Kita terus menggerakkan semua sumber daya dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun perangkat daerah terkait, agar kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kukar bisa terpenuhi,” pungkas Ismi. (Adv)

Bagikan: