APBD Kukar Terbatas, Pemkab Andalkan SMI untuk Tuntaskan Jalan dan Jembatan

Oleh redaksi

pada Jumat, 13 November 2026

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Urbankaltim)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Untuk menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur yang belum terealisasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mendorong skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Langkah ini ditempuh di tengah keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.

Sejumlah proyek jalan dan jembatan masih membutuhkan anggaran besar, sementara pemerintah daerah harus mengatur prioritas pembangunan dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah di sektor infrastruktur.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain Jalan Sebelimbingan, ruas Muara Wis-Kota Bangun, serta akses menuju Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kota Bangun Darat.

Baca juga  201 Koperasi Merah Putih di Kukar Sudah Kantongi Akta Notaris

Selain itu, pembangunan Jembatan Sebulu dan peningkatan jalan di kawasan Salo Cela-Batu Batu, Santan Ulu, serta Santan Ilir juga masuk dalam daftar kebutuhan infrastruktur yang perlu dituntaskan.

Kondisi tersebut membuat Pemkab Kukar perlu mencari alternatif pembiayaan di luar kemampuan APBD.

Skema pembiayaan melalui PT SMI menjadi salah satu opsi yang sedang didorong untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek tersebut.

Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kukar tersebar di berbagai wilayah.

Karena itu, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menentukan proyek yang dapat dikerjakan lebih dahulu.

Jalan dan jembatan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan konektivitas antarkawasan, kelancaran distribusi barang, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Baca juga  237 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Seluruh Desa dan Kelurahan Kukar

Ruas jalan yang belum memadai dapat menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.

Begitu pula jembatan yang belum tersedia atau belum memadai dapat membatasi hubungan antardaerah.

Melalui alternatif pembiayaan tersebut, Pemkab Kukar berupaya agar proyek-proyek strategis tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan.

Namun, skema pembiayaan melalui PT SMI masih perlu melalui tahapan dan pembahasan lebih lanjut.

Artinya, dorongan pemerintah daerah tersebut belum dapat diartikan sebagai persetujuan pendanaan maupun kepastian seluruh proyek akan segera dikerjakan.

Di luar pembangunan jalan dan jembatan, Pemkab Kukar juga menghadapi kebutuhan anggaran untuk memperkuat mitigasi kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

Baca juga  Dispar Kukar Dorong Stand Up Comedy Tenggarong Naik Kelas, Panggung Publik Jadi Target

Penanganan kawasan rawan kebakaran membutuhkan dukungan infrastruktur dan fasilitas penanggulangan yang memadai. Kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Persoalan ini menjadi tantangan karena pemerintah daerah harus membagi kemampuan fiskal untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Pembangunan konektivitas wilayah harus berjalan beriringan dengan upaya melindungi keselamatan warga di kawasan permukiman.

Keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas sekaligus menjajaki sumber pembiayaan alternatif.

Dengan begitu, kebutuhan infrastruktur dan mitigasi bencana dapat masuk dalam perencanaan pembangunan secara bertahap.

Upaya mendorong pembiayaan melalui PT SMI menjadi salah satu langkah yang sedang ditempuh Pemkab Kukar untuk mencari ruang pendanaan di tengah tekanan fiskal daerah. (Adv)

Bagikan: