Pengelolaan Pasar Kukar Diperkuat, Sejumlah Pasar Masuk Struktur UPT

Oleh redaksi

pada Minggu, 8 November 2026

Pasar Mangkurawang, Tenggarong (Urbankaltim)
Pasar Mangkurawang, Tenggarong (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat tata kelola pasar daerah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Langkah ini dilakukan untuk memperjelas pembagian tugas sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar milik pemerintah daerah.

Penataan kelembagaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan pasar yang lebih terarah.

Melalui pembentukan UPT, setiap pasar diharapkan memiliki struktur pengelolaan dengan tanggung jawab yang lebih jelas.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penetapan pasar sebagai UPT merupakan bagian dari penyesuaian tata laksana organisasi pemerintahan daerah.

Skema tersebut juga menjadi dasar dalam mengatur pembagian kewenangan pengelolaan pasar di bawah Disperindag.

Sejumlah pasar telah masuk dalam struktur UPT, termasuk Pasar Mangkurawang.

Baca juga  Nilai Kepuasan Pemkab Kukar 64 Persen, Bupati Minta Aparatur Berbenah

Selanjutnya, Pasar Tangga Arung juga akan dimasukkan ke dalam struktur pengelolaan serupa.

“Kalau untuk UPT Pasar, memang kita sekarang secara tata laksana organisasi, pasar-pasar kita itu kita tetapkan sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian,” ujar Aulia.

Ia menegaskan, pembentukan UPT harus diikuti dengan pelaksanaan tugas yang optimal oleh pejabat dan petugas yang telah diberikan tanggung jawab.

Menurutnya, penataan organisasi tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur administratif.

Keberadaan UPT harus mampu mendorong perbaikan pengelolaan pasar, terutama dalam memastikan aktivitas perdagangan berlangsung dengan tertib.

Aulia menilai, kualitas pengelolaan pasar menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang nyaman.

Karena itu, aspek kebersihan, kerapian, dan keamanan harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pengelola pasar.

Baca juga  Cegah Banjir di Loa Janan Ulu, Kukar dan Samarinda Sepakati Pengendalian Aliran Air

Pasar yang tertata tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja, tetapi juga mendukung aktivitas pedagang dalam menjalankan usaha.

Pemerintah daerah menginginkan pasar tradisional tetap menjadi ruang ekonomi masyarakat dengan fasilitas dan lingkungan yang terpelihara.

Pembagian tanggung jawab melalui struktur UPT diharapkan membuat pengawasan terhadap kondisi pasar berjalan lebih terarah.

Dengan demikian, persoalan yang muncul di lapangan dapat menjadi perhatian pengelola sesuai kewenangan masing-masing.

“Sehingga ketika tertata dengan baik tata kelola pasar ini, maka kita akan bisa memunculkan pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasar yang bersih, pasar yang rapi, pasar yang aman,” jelas Aulia.

Penguatan tata kelola tersebut juga mencakup pasar-pasar yang berada di luar pusat pemerintahan.

Baca juga  Pemkab Kukar Matangkan Regulasi Insentif Guru Ngaji dan Petugas Penggali Kubur untuk 2027

Sebab, aset pasar milik Pemkab Kukar tersebar di sejumlah kecamatan dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan yang berbeda.

Aulia menyebut, pasar di Sanga-Sanga dan Loa Kulu menjadi bagian dari sebaran pasar daerah yang membutuhkan perhatian.

Kondisi ini membuat pengelolaan pasar tidak bisa hanya berorientasi pada kawasan Tenggarong.

Pemerintah daerah perlu memastikan setiap pasar mendapatkan perhatian sesuai kondisi wilayahnya.

Pengawasan dan pelaksanaan tanggung jawab pengelola juga harus menjangkau seluruh pasar yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.

“Pasar kita bukan hanya di Tenggarong saja, akan tetapi tersebar. Ada di Sanga-Sanga, ada di Loa Kulu, dan ada di beberapa kecamatan kita di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkas Aulia. (Adv)

Bagikan: