URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memangkas anggaran sekitar Rp700 miliar sebagai bagian dari penyesuaian belanja daerah.
Kebijakan efisiensi ini menyasar sejumlah pengeluaran organisasi perangkat daerah (OPD), terutama perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK).
Pemangkasan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk menata kembali komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memastikan setiap pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan organisasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan kebijakan efisiensi tidak semata-mata berasal dari arahan pimpinan daerah.
Seluruh OPD juga memiliki kesadaran untuk menekan pengeluaran yang dinilai masih dapat dikurangi.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama perangkat daerah telah melakukan pembahasan untuk menyepakati sejumlah penyesuaian belanja.
Selain mempertimbangkan kebutuhan operasional, kebijakan tersebut juga mengacu pada ketentuan pemerintah pusat.
“Ada kesadaran kolektif dari teman-teman OPD. Di samping itu, memang terdapat ketentuan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur beberapa jenis belanja yang harus disesuaikan nilainya,” ujar Sunggono, Minggu (8/11/2026).
Salah satu pengeluaran yang mengalami pengurangan signifikan adalah perjalanan dinas.
Alokasi untuk kegiatan tersebut disesuaikan menjadi 50 persen dari anggaran sebelumnya.
Sementara itu, belanja ATK mengalami pemangkasan lebih besar.
Anggaran yang sebelumnya tersedia kini hanya dipertahankan sebesar 20 persen.
Sunggono menjelaskan, perubahan alokasi perjalanan dinas terlihat dari perbandingan anggaran tahun sebelumnya dengan alokasi setelah penyesuaian.
Jika sebelumnya nilainya mencapai lebih dari 400, kini anggaran tersebut turun menjadi sekitar 200 lebih.
Penurunan ini menjadi salah satu gambaran konkret upaya Pemkab Kukar menekan belanja operasional birokrasi.
Menurutnya, pengurangan tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan perjalanan dinas tetap berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Kalau perjalanan dinas, tahun lalu nilainya lebih dari 400, sekarang tinggal sekitar 200 lebih. Jadi, memang sudah kita lakukan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Sunggono.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak sekadar mengurangi nominal belanja dalam dokumen APBD.
Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat dan mendukung pelaksanaan program yang menjadi prioritas.
Dengan demikian, kegiatan yang masih dapat ditekan tidak lagi menjadi beban anggaran yang terlalu besar.
Sebaliknya, belanja yang memang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pemerintahan tetap harus diperhitungkan secara proporsional.
Penyesuaian anggaran juga dilakukan melalui kesepakatan bersama antara TAPD dan seluruh OPD.
Keterlibatan perangkat daerah dinilai penting agar kebijakan penghematan tidak hanya berhenti pada keputusan pimpinan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional.
Selain perjalanan dinas dan ATK, sejumlah komponen belanja lainnya turut disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Kukar berupaya menyusun kembali komposisi belanja agar lebih tepat sasaran.
Pengeluaran yang tidak terlalu mendesak perlu ditekan, sedangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat tetap menjadi pertimbangan.
Sunggono menyebut kesepakatan bersama tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan efisiensi secara konsisten.
“Alhamdulillah, setelah berdiskusi dan berkoordinasi dengan teman-teman TAPD, akhirnya kami bersepakat bahwa langkah efisiensi ini memang perlu dilakukan untuk kebaikan bersama,” pungkas Sunggono. (Adv)





