DP3A Kukar Tangani 180 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sepanjang 2026

Oleh redaksi

pada Rabu, 4 November 2026

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) menangani sekitar 180 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak Januari 2026.

Penanganan laporan tersebut menjadi salah satu fokus utama dinas tersebut menjelang akhir tahun.

Jumlah kasus itu dihimpun sementara melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Meski angkanya dinilai relatif stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan, setiap laporan tetap membutuhkan penanganan serius.

Kepala DP3A Kukar, Syafliansyah, mengatakan konsentrasi terhadap penanganan kasus saat ini cukup besar.

Namun, kondisi tersebut tidak membuat pihaknya mengesampingkan program pemberdayaan maupun pencegahan kekerasan.

Menurutnya, seluruh bidang di lingkungan DP3A tetap menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Penanganan korban dan pencegahan harus berjalan beriringan agar perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus.

“Beberapa bulan lagi program-program yang ada tetap kita jalankan. Memang yang banyak harus kita tangani adalah penanganan kasus,” ujar Syafliansyah, Rabu (4/11/26).

Baca juga  APBD Kukar Terbatas, Pemkab Andalkan SMI untuk Tuntaskan Jalan dan Jembatan

Syafliansyah menjelaskan, penanganan kasus kekerasan membutuhkan keterlibatan tim di lapangan, terutama jajaran UPTD PPA yang bertugas melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap korban.

Ia mengapresiasi kinerja petugas yang selama ini menjalankan proses penanganan laporan.

Menurutnya, koordinasi dan kerja tim menjadi bagian penting untuk memastikan korban memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan.

Di tengah jumlah laporan yang mencapai sekitar 180 kasus, DP3A Kukar menilai kinerja penjangkauan perlu terus dipertahankan.

Terlebih, penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan pendekatan khusus karena berkaitan dengan kondisi korban dan perlindungan hak-haknya.

“Alhamdulillah kerja tim kita di lapangan, terutama di UPTD, bisa bekerja dengan baik dalam menyelesaikan penjangkauan terhadap kasus-kasus,” katanya.

Meski demikian, angka 180 kasus tersebut masih merupakan data sementara.

DP3A Kukar juga belum merinci jenis kekerasan maupun komposisi korban berdasarkan kategori perempuan dan anak.

Di luar penanganan laporan, DP3A Kukar tetap berupaya memperkuat edukasi untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Baca juga  Dispar Kukar Tegaskan Komitmen : Bukit Biru Harus Berkembang Tanpa Ancaman Tambang

Salah satu kegiatan yang dipertahankan adalah program satu jam bersama anak di sekolah-sekolah.

Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diberikan edukasi mengenai perlindungan diri dan pentingnya memahami lingkungan yang aman.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran sejak dini agar anak mengetahui hak-haknya dan memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi berisiko.

Pelaksanaannya tidak selalu bergantung pada kegiatan yang memiliki alokasi anggaran khusus.

DP3A Kukar berupaya mencari alternatif agar edukasi tetap menjangkau sekolah-sekolah meskipun menghadapi keterbatasan pembiayaan.

Syafliansyah menegaskan, kegiatan pencegahan tidak boleh berhenti hanya karena penanganan kasus menyita perhatian lebih besar.

Sebab, edukasi dan pemberdayaan merupakan bagian penting untuk menekan potensi kekerasan di kemudian hari.

“Contohnya satu jam bersama anak di sekolah-sekolah, kami tetap turun meskipun kegiatan tersebut tidak terprogram secara khusus,” jelasnya.

Syafliansyah menambahkan, tidak semua proses penanganan kasus kekerasan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Baca juga  Dispora Kukar Luncurkan Si Pakar, Warga Bisa Pantau Perolehan Medali Atlet

Ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan secara tertutup karena menyangkut privasi dan keselamatan korban.

Prinsip tersebut terutama berlaku pada kasus yang melibatkan anak.

Identitas korban harus dilindungi agar informasi pribadi maupun kondisi yang dialami tidak menimbulkan dampak lanjutan.

Meski demikian, DP3A Kukar tetap menyampaikan sejumlah kegiatan melalui media sosial sebagai bentuk informasi kepada masyarakat.

Publikasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan korban, termasuk menyamarkan wajah dan informasi pribadi.

Menurut Syafliansyah, keterbatasan informasi yang bisa dipublikasikan bukan berarti penanganan tidak berjalan.

Sebaliknya, ada pekerjaan pendampingan dan perlindungan yang memang harus mengutamakan kepentingan korban dibandingkan keterbukaan informasi.

DP3A Kukar pun berkomitmen mempertahankan koordinasi tim dalam menangani laporan sekaligus melanjutkan program pemberdayaan dan pencegahan.

“Kerja-kerja kita memang terkadang tidak terekspos seperti pekerjaan lainnya, karena banyak proses yang sifatnya tertutup. Namun, tetap kita lakukan penanganan secara menyeluruh, karena anak-anak kita penting untuk kita lindungi,” pungkas Syafliansyah. (Adv)

Bagikan: