URBANKALTIM.COM, TENGGARONG — Di tengah tuntutan memperluas layanan air bersih hingga ke pelosok Kutai Kartanegara (Kukar), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mahakam tetap menjaga satu komitmen penting, menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tahun 2026 ini, perusahaan air minum milik daerah ini dipastikan kembali menyetor PAD untuk ketiga kalinya secara beruntun sejak 2024.
Kepastian itu disampaikan Direktur Utama Perumda Tirta Mahakam, Suparno.
Meski demikian, publik masih harus bersabar menunggu berapa besar kontribusi yang akan masuk ke kas daerah.
Nilainya belum bisa diumumkan karena laporan keuangan perusahaan masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
“PAD itu pasti ada. Soal besarannya, kami tunggu hasil audit dulu. Kami tidak ingin mendahului angka yang belum final,” kata Suparno.
Bagi Tirta Mahakam, menyetor PAD bukan semata soal mengejar keuntungan.
Suparno menekankan, perusahaan daerah ini sejak awal dibangun untuk menjalankan fungsi pelayanan dasar, yakni menyediakan akses air bersih bagi masyarakat Kukar yang tersebar di 20 kecamatan.
Ia mengingatkan, mandat utama dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dari Bupati, adalah percepatan dan pemerataan layanan air bersih.
Target ekonomi, kata dia, harus berjalan seiring, bukan saling menegasikan.
“PDAM memang BUMD, tapi karakter kami berbeda. Prioritas utama tetap pelayanan masyarakat. Kalau itu sudah terpenuhi, barulah potensi ekonomi dan PAD bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Dalam praktiknya, Tirta Mahakam harus menyeimbangkan dua peran sekaligus: sebagai instrumen pelayanan publik dan sebagai entitas usaha.
Tantangan itulah yang, menurut Suparno, membuat kontribusi PAD dari PDAM tidak bisa disamakan dengan BUMD lain yang murni berorientasi bisnis.
Meski belum membuka angka, Suparno memberi sinyal positif.
Ia memastikan tren setoran PAD tahun ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, seiring perbaikan kinerja perusahaan.
“Insya Allah ada peningkatan. Ini sudah tahun ketiga kami menyetor PAD. Capaian ini bukan kerja PDAM saja, tapi hasil kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat,” tutupnya. (UK)
