URBANKALTIM.COM – Polemik anggaran renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp25 miliar mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto meminta anggaran tersebut dibatalkan jika tidak termasuk prioritas.
Pernyataan ini disampaikan Bima Arya di Jakarta pada Senin (27/4/2026). Ia menekankan pentingnya prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah, terutama yang bersumber dari APBD.
Bima meminta Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud untuk mengevaluasi kembali rencana anggaran belanja tersebut. Menurutnya, seluruh komponen anggaran harus benar-benar dipastikan urgensinya.
Ia menilai, setiap pengeluaran harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Jika tidak, maka anggaran tersebut sebaiknya dibatalkan.
“Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja,” ucap Bima.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat tidak melarang penganggaran. Namun, penggunaannya harus tetap mengacu pada efisiensi dan kepentingan publik.
Kementerian Dalam Negeri memberikan perhatian khusus terhadap polemik ini. Bima menyebut banyaknya aduan masyarakat menjadi salah satu alasan pengawasan diperketat.
Kemendagri bahkan telah menurunkan tim untuk memantau perkembangan di daerah. Selain itu, komunikasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan.
“Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik,” ujar Bima.
Ia menegaskan, setiap penggunaan anggaran harus berhati-hati. Prinsip efisiensi harus menjadi pegangan utama dalam pengelolaan APBD.
Polemik mencuat setelah muncul rencana pengadaan fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Item tersebut dinilai tidak mendesak dan memicu kritik dari publik.
Menanggapi hal ini, Rudi Mas’ud sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui polemik yang terjadi menjadi bahan evaluasi dalam komunikasi kebijakan.
Rudi juga menegaskan tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan. Meskipun, menurutnya, rencana tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat.
Bima Arya mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menekankan jabatan bukan untuk fasilitas, melainkan untuk kinerja.
“Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja,” ujar Bima. (UK)
