Kota Bangun Darat Siapkan Mess Pegawai untuk Perkuat Layanan Pemerintahan di Wilayah Pemekaran

Oleh redaksi

pada Kamis, 31 Juli 2025

Camat Kota Bangun Darat, Zulkifli (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat, Kutai Kartanegara (Kukar), tengah menyiapkan pembangunan mess pegawai sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fasilitas hunian ini diharapkan menjadi solusi bagi pegawai, khususnya yang berasal dari luar daerah, agar dapat bekerja lebih fokus dan optimal.

Camat Kota Bangun Darat, Zulkifli, menyebut rencana ini muncul karena sebagian besar staf pelaksana, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru ditempatkan, belum memiliki akomodasi resmi. “Kalau pegawai nyaman tinggal di sini, pelayanan ke masyarakat pasti lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Baca juga  Dana Rp150 Juta per RT Dinantikan, Kades Liang Ulu Dorong Realisasi Janji Politik

Saat ini, fasilitas mess hanya tersedia untuk pejabat eselon seperti kepala seksi dan kasubag. Sementara 27 PPPK baru yang masuk tahun ini sebagian besar langsung mencari informasi soal ketersediaan tempat tinggal.

Rencana pembangunan mess akan diusulkan melalui bantuan keuangan daerah dan masuk dalam prioritas perubahan anggaran tahun 2026. Penjadwalan ini mempertimbangkan kondisi fiskal, karena tahun 2025 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan layanan dasar.

Baca juga  FKP Kukar Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Muda, Sabet Predikat Organisasi Kepemudaan Terbaik se-Kaltim

Sebagai kecamatan hasil pemekaran, Kota Bangun Darat masih dalam tahap penguatan infrastruktur dan kelembagaan pemerintahan. Zulkifli menegaskan, keberadaan mess bukan hanya fasilitas pendukung, tetapi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

“Wilayah baru seperti ini memang memerlukan mess pegawai agar aparatur betah, siap siaga, dan bisa melayani dengan optimal,” tegasnya.

Baca juga  Festival Etam Begenjoh 2025: Mahasiswa Kukar Jadi Duta Budaya di Yogyakarta dan Malang

Ia berharap dukungan pemerintah daerah bisa mengawal program ini hingga terealisasi. “Ini wujud kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai. Kalau pegawainya nyaman, kinerja pasti ikut naik,” tutup Zulkifli. (Adv)

Bagikan: