SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan keseriusannya memperluas akses pendidikan bagi keluarga rentan melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi bersama Kementerian Sosial.
Langkah ini disebut sebagai intervensi strategis bagi anak-anak dari keluarga miskin, pendatang tanpa tempat tinggal tetap, serta pekerja sektor informal yang selama ini paling sering terputus dari layanan pendidikan.
Dalam paparannya, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai fasilitas pendidikan inklusif yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu sistem.
Model ini memungkinkan anak-anak dari keluarga berpindah-pindah atau tidak stabil secara ekonomi tetap mendapatkan proses belajar yang berkesinambungan.
“Sekolah Rakyat ini penting karena menyediakan layanan dari SD sampai SMA dalam satu sistem yang terintegrasi,” terangnya.
Ia menegaskan, konsep satu atap juga akan mengurangi risiko anak putus sekolah akibat perpindahan tempat tinggal atau ketidakmampuan keluarga mengakses sekolah yang berbeda jenjang.
Stabilitas ini dinilai sangat penting bagi kelompok rentan yang sering menghadapi hambatan mobilitas.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dua alternatif lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Dari kajian awal, ia lebih mendorong pemilihan lahan di Jalan AMD meski wilayahnya memiliki tantangan teknis.
Lokasi tersebut dinilai lebih dekat dengan kawasan penduduk berpenghasilan rendah yang selama ini sulit menjangkau layanan pendidikan formal.
Menurut Ardiansyah, penentuan lokasi pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan teknis konstruksi.
Faktor kebutuhan sosial dan jangkauan layanan jauh lebih penting, terutama jika sekolah ini ditujukan untuk keluarga paling rentan.
Selain fasilitas pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga akan dilengkapi pendekatan berbasis perlindungan sosial.
Pemerintah berencana menambahkan layanan pendampingan keluarga, konseling psikologis, hingga program pembinaan agar sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga ruang aman bagi anak-anak yang menghadapi tekanan sosial.
Ardiansyah menyebut banyak kasus putus sekolah yang tidak disebabkan ketidakmampuan biaya, tetapi oleh kondisi keluarga yang kurang stabil, lingkungan yang tidak mendukung, atau kurangnya pendampingan orang tua.
Karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi intervensi yang lebih komprehensif.
Ia juga menyoroti tingginya arus pendatang ke Kutai Timur, terutama buruh musiman dan pekerja sektor informal yang datang tanpa tempat tinggal tetap namun membawa anak usia sekolah.
Kondisi ini membuat anak-anak mereka rawan tidak terdata dan akhirnya tidak mengakses pendidikan.
“Banyak pendatang datang tanpa rumah tetap dan membawa anak usia sekolah sehingga fasilitas ini harus menjangkau mereka,” ujarnya.
Dengan menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan inklusif berbasis kebutuhan sosial, pemerintah berharap langkah ini mampu memangkas angka anak putus sekolah dan memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan belajar yang setara.
“Pembangunan fasilitas tersebut harus segera direalisasikan agar manfaatnya langsung dirasakan keluarga rentan yang selama ini mengalami kesenjangan akses pendidikan,” tutupnya. (Adv)
