URBANKALTIM.COM – Harga pangan global dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen pada Maret 2026. Kenaikan ini memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap biaya produksi dan harga pangan di dalam negeri, Kamis (16/4/2026).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Eko Wahyudi, mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi kondisi tersebut. Ia menilai dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, berpotensi mengganggu rantai pasok dan mendorong kenaikan biaya energi.
Eko menjelaskan kenaikan harga pangan global tidak bisa dipandang sepele. Menurut dia, kondisi ini dapat berdampak langsung terhadap harga barang di Indonesia jika tidak direspons cepat.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif agar lonjakan harga tidak membebani masyarakat. Pemerintah diminta memperkuat kebijakan pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan.
“Kondisi ini dapat berdampak langsung pada biaya produksi barang tertentu bila pemerintah lambat mengantisipasi eskalasi harga,” ujar Eko.
Di sisi lain, Eko mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga stok pangan nasional, khususnya beras. Ia menyebut ketersediaan beras saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.
Menurut dia, capaian tersebut tidak lepas dari program strategis pemerintah bersama Kementerian Pertanian dan petani di berbagai daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan situasi global yang tidak stabil tetap harus diwaspadai. Terlebih, konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi dunia.
Selain faktor global, Eko juga menyoroti ancaman musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dari tahun sebelumnya. Ia meminta pemerintah melakukan pemetaan dan mitigasi di wilayah rawan kekeringan.
Langkah yang diperlukan antara lain optimalisasi irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan sumber air alternatif. Selain itu, pola tanam juga perlu disesuaikan dengan varietas yang tahan terhadap kekeringan.
Eko menilai upaya ini penting untuk menjaga produksi pangan tetap stabil di tengah tekanan global dan perubahan iklim.
Ia juga menyoroti fluktuasi harga di tingkat peternak, seperti komoditas telur. Menurutnya, kondisi harga jual yang rendah di tengah tingginya biaya pakan dapat merugikan peternak.
Pemerintah diminta hadir melalui intervensi program agar harga tetap stabil dan peternak tidak merugi. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penyerapan produksi oleh program Makanan Bergizi Gratis.
“Untuk menyiasati kerugian peternak ayam petelur akibat harga pakan yang tinggi dan harga jual rendah, maka BGN dapat memerintah SPPG untuk menyerap produksi telur,” ujar Eko. (UK)
