URBANKALTIM.COM – Subsidi energi di Indonesia dinilai masih jauh dari tepat sasaran. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengungkap, sebagian besar subsidi bahan bakar minyak dan LPG justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.
Ia menyoroti kondisi ini sebagai persoalan serius yang harus segera dibenahi melalui reformasi kebijakan subsidi energi. Menurutnya, tanpa perbaikan, beban negara akan terus membengkak tanpa manfaat optimal bagi masyarakat miskin.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, distribusi subsidi energi menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Kelompok rumah tangga pada desil 6 hingga 10 atau kategori menengah ke atas menikmati porsi terbesar subsidi.
Untuk subsidi solar, kelompok ini menguasai sekitar 72 persen. Sementara kelompok desil 1 hingga 5 yang tergolong miskin hanya memperoleh sekitar 28 persen.
Kondisi serupa juga terjadi pada pertalite. Sebanyak 79 persen subsidi dinikmati kelompok mampu, sedangkan masyarakat miskin hanya mendapat 21 persen.
Pada subsidi LPG, kelompok menengah ke atas menikmati sekitar 69 persen. Adapun kelompok miskin hanya memperoleh 31 persen dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah.
“Pada 2022, subsidi ditujukan untuk rumah tangga miskin, tetapi dalam praktiknya justru dinikmati oleh rumah tangga mampu.” kata Said
Said menjelaskan ketimpangan ini terjadi karena perbedaan pola konsumsi. Kelompok mampu memiliki lebih banyak kendaraan serta konsumsi energi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat miskin.
Sebaliknya, kelompok berpenghasilan rendah umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap kendaraan maupun penggunaan energi dalam jumlah besar.
Hal ini membuat subsidi yang bersifat terbuka justru lebih banyak terserap oleh kelompok yang memiliki daya beli tinggi.
Menurut Said, pemerintah perlu segera menata ulang kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperbaiki data penerima manfaat serta memperketat sistem distribusi.
Ia juga mendorong penerapan sistem berbasis teknologi untuk memastikan subsidi hanya diterima oleh kelompok yang berhak.
Langkah reformasi dinilai penting, terutama di tengah tekanan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan beban subsidi dalam APBN.
“Subsidi solar dan LPG selama ini tidak tepat sasaran” kata Said. (UK)
